PPDB Tangerang Selatan, Warga Sulit Akses Web Dinas Pendidikan

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang orang tua calon siswa memprotes kebijakan zonasi sistem PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. TEMPO/Marifka Wahyu

    Seorang orang tua calon siswa memprotes kebijakan zonasi sistem PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. TEMPO/Marifka Wahyu

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB online sekolah menengah pertama negeri di wilayah Tangerang Selatan sulit diakses saat Tempo membuka website ppdb.dikbudtangsel.com. Di situs itu tertulis connection time out.

    "Pendaftaran seharusnya pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya. Tapi ini sulit sekali dibuka website-nya," ungkap Aprilianti, seorang warga, saat ditemui di SMPN 17 Tangerang Selatan, Pamulang, pada Rabu, 4 Juli 2018.

    Baca juga: Tak Transparan, PPDB Banten Dicurigai Ada Permainan

    Menurut Lia, ia awalnya membuka website dari rumah untuk mendaftarkan putra pertamanya tapi ternyata sulit. Lalu ia datang ke SMPN 17 Tangerang Selatan.

    "Beda banget sama pendaftaran sekolah di Jakarta. Saudara saya daftar, kelihatan semua ranking dan informasi terkait. Kalau ini boro-boro, mau masuk website-nya aja sulit," katanya.

    Lia juga mengatakan website terkadang bisa dibuka tapi saat diklik, yang diinginkan ternyata langsung error, tidak bisa akses ke website.

    Sugeng, orang tua calon peserta didik, mengaku sejak pukul 08.00 mencoba mengakses website www.ppdb.dikbudtangsel.com.

    Simak juga: Ada Kecurangan dalam PPDB, Kemendikbud Turunkan Tim Audit

    "Masuknya bisa, tapi ketika kami input nomor peserta USBN dengan kode 04, nama dan nilai USBN tidak keluar," ucapnya saat ditemui.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Taryono tidak bisa dihubungi. Begitu juga Kepala Bidang SMP Kota Tangerang Selatan Muslim Nur saat dihubungi untuk ditanya mengenai PPDB, nomor teleponnya sedang sibuk.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.