Kamis, 20 September 2018

Sandiaga Uno Tawarkan Perkerjaan untuk Pengungsi Asing

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pencari suaka beristirahat di trotoar Rumah Detensi Imigrasi Kalideres, Jakarta, 9 Januari 2018. Menurut UNHCR per Januari 2017, jumlah pencari suaka plus pengungsi di Indonesia sekitar 14. 425 orang. TEMPO/Subekti

    Sejumlah pencari suaka beristirahat di trotoar Rumah Detensi Imigrasi Kalideres, Jakarta, 9 Januari 2018. Menurut UNHCR per Januari 2017, jumlah pencari suaka plus pengungsi di Indonesia sekitar 14. 425 orang. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan telah bertemu dengan perwakilan United Nations High Commissioner For Refugee (UNRC) di Balai Kota, Kamis, 5 Juli 2018. Dalam pertemuan itu dibahas penanggulangan pengungsi yang ada di ibu kota. "Dari 13 ribu lebih refugees di Indonesia, setengahnya berada di Jakarta," kata Sandiaga.

    Menurut Sandiaga, jumlah itu sudah berlebihan sehingga tidak dapat ditampung lagi di tempat-tempat penampungan. Kebanyakan para pencari suaka itu berasal dari Afghanistan.

    Pemerintah DKI, kata Sandiaga, memiliki rencana untuk menawarkan pekerjaan kepada pengungsi. Penawaran itu nantinya akan dibahas bersama Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia dan UNRC.

    Menurut Sandiaga, salah satu tawaran itu adalah memberi kesempatan kepada pengungsi untuk menjadi pengajar. "Karena banyak dari mereka berprofesi sebagai guru bahasa Inggris," kata Sandiaga.

    Selain mengajar, Sandiaga juga dapat memberi kesempatan kepada pengungsi bergabung dalam program One Kecamatan One Centre Enterpreneurship (OK OCE). Dengan program ini, kata Sandiaga, pengungsi yang memiliki keahlian dapat menjadi pendamping usaha. "Terus untuk yang anak-anak, kita bisa siapkan kartu temporer yang memungkinkan mereka sekolah di negeri," kata Sandiaga Uno.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Salah Tangkap, Penangkapan Terduga Teroris, dan Pelanggaran HAM

    Sejak insiden Mako Brimob Kelapa Dua pada Mei 2018, Polri tak mempublikasi penangkapan terduga teroris yang berpotensi terjadi Pelanggaran HAM.