Delegasi Massa Alumni 212 Ditemui Pejabat Kemendagri, Hasilnya...

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Persaudaraan Alumni (PA) 212 saat menggelar aksi 67 di depan gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. Dalam aksinya, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan kepada Polri agar memproses beragam kasus yang mangkrak atau berhenti, seperti dugaan kasus ujaran kebencian kader Partai NasDem, Viktor Laiskodat, dan dugaan ujaran kebencian yang melibatkan akademisi Universitas Indonesia, Ade Armando. TEMPO/Subekti.

    Persaudaraan Alumni (PA) 212 saat menggelar aksi 67 di depan gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. Dalam aksinya, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan kepada Polri agar memproses beragam kasus yang mangkrak atau berhenti, seperti dugaan kasus ujaran kebencian kader Partai NasDem, Viktor Laiskodat, dan dugaan ujaran kebencian yang melibatkan akademisi Universitas Indonesia, Ade Armando. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan orang massa Alumni 212 menggelar unjuk rasa bersama sejumlah elemen masyarakat, Jumat, 6 Juli 2018 di beberapa ruas jalan Ibu Kota. Delegasi massa yang menamakan diri Aksi 67 Tegakkan Keadilan, setelah massa yang lebih besar yang hendak bergerak ke Kantor Kementerian Dalam Negeri setelah berdemonstrasi di depan Bareskrim ditahan ratusan aparat keamanan.

    Menjelang sore delegasi massa Alumni 212 selesai berdiskusi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. Diskusi antara delegasi aksi dengan Kemendagri ini tidak membuahkan hasil seperti yang dituntutkan.

    Baca : Alumni 212 Gelar Demonstrasi Tuntut Mendagri Mundur

    Massa menyampaikan aspirasinya melalui Kapuspen Kemendagri, Bahtiar. Mereka menyampaikan tuntutannya terkait dengan pengangkatan PJS yang dianggap bermasalah.

    Pengangkatan Komjen Mochamad Iriawan sebagai PJS Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan diprotes massa karena menurut mereka sudah menyalahi hukum.

    “Kami keberatan dengan pengangkatan PJS, karena kami berharap Gubernur PJS itu adalah yang dapat menindak lanjuti apa yang sudah dibuat oleh Gubernur sebelumnya,” kata Asep Sarifudin, delegasi dari Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat.

    Sebaliknya, menurut Bahtiar, Kapuspen Kemendagri, mengatakan bahwa pengangkatan Iriawan sudah sesuai dengan hukum. “Kami tidak menyalahi hukum, menurut Pasal 201 ayat 10 sampai 15 yang dapat menjadi Gubernur adalah pejabat tinggi madya,” kata Bahtiar.

    Simak juga : Senjata Api Rakitan Para Begal Diduga Produksi dari Dua Kota Ini

    Bahkan menurut Bahtiar, PJS dapat bertugas dengan baik. Indikatornya adalah Pilkada Jawa Barat dapat berjalan dengan lancar. “Kita harus berterima kasih pada PJS,” kata Bahtiar.

    Dalam aksi demonstrasi massa Alumni 212 hari ini, hanya delegasi yang dapat masuk ke kantor Kemendagri. Sedangkan massa aksi dan mobil komando ditahan di Jalan Medan Merdeka Timur.

    FIKRI ARIGI | DA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.