Biasa Mengkritik, Anggota DPRD Ini Tak Ingin Anies Maju Pilpres

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI, Gembong Warsono, berharap Gubernur Anies Baswedan bertahan di Jakarta. Dia tak menghendaki Anies Baswedan maju dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

    Gembong berharap Anies Baswedan berbicara pada hati nuraninya sebelum menantang Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Jokowi adalah figur dari PDIP.

    Besar:
    Gusur Pilihan Ahok. Anies Puji Dirut Jakpro Begini 

    “Pak Anies baru saja mendapat amanah untuk membawa masyarakat Jakarta menjadi maju kotanya, bahagia warganya,” kata Gembong berbeda daripada biasanya, Selasa 11 Juli 2018

    Gembong mengungkap itu meski dia beberapa kali mengkritik sikap dan kebijakan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta. Dia, misalnya, hanya menyebut Anies Baswedan bermain kata-kata tentang program naturalisasi sungai dan pembangunan rumah lapis.

    Dia juga mengkritik Anies Baswedan karena menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil memperbolehkan rumah dijadikan tempat usaha. Gembong pula yang bicara hak interpelasi DPRD DKIn untuk mengevaluasi penataan Pasar Tanah Abang yang dilakukan Anies Baswedan.

    Baca juga:
    PPDB Tahap 2 Masih Tinggi di Bekasi, Bangku Kosong Diperebutkan
    Hasil PPDB Tangsel, Kepala Dinas Minta Orang Tua Lapang Dada

    Tentang kebijakan untuk mencabut larangan becak beroperasi di Jakarta juga mendapat komentarnya yang pedas. Menurut Gembong Warsono, melegalkan becak di Jakarta merupakan kebijakan zaman dulu dan sudah tak realistis jika diterapkan saat ini.

    "Enggak memungkinkan transportasi dengan tenaga manusia. Zaman modern gini kok kembali ke zaman Jepang," ucap Gembong.

    Gembong mengatakan bukan seperti itu cara menghadirkan keadilan buat rakyat kecil. Justru, ujar dia, tidak manusiawi memperkerjakan rakyat kecil dengan mengoperasikan becak. "Jangan seenaknya jadi gubernur buat kebijakan kontraproduktif. Kebijakan ngelindur itu,


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.