Ketua DPRD DKI Endus Pungli Rp 100 Juta di Kelurahan

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi Wagub DKI Jakarta Sandiaga Alahudin Uno bercengkrama setelah melakukan Coffe morning di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta, 6 November 2017. Diketahui hubungan anatara eksekutif dan legislatif sempat memanas saat membicarakan rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan pidato politik Anies dan Sandi. Tempo/Ilham Fikri

    (ki-ka) Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi Wagub DKI Jakarta Sandiaga Alahudin Uno bercengkrama setelah melakukan Coffe morning di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta, 6 November 2017. Diketahui hubungan anatara eksekutif dan legislatif sempat memanas saat membicarakan rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan pidato politik Anies dan Sandi. Tempo/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, JakartaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan dirinya mendapat banyak laporan warga tentang pungutan liar atau pungli di kelurahan. Kebanyakan, kata Prasetio, pejabat lurah meminta uang untuk pembuatan surat keterangan atau PM-1.

    "Ada yang minta Rp 100 juta, Rp 50 juta untuk PM-1," kata Edi di ruang Fraksi PDIP DPRD DKI, Senin, 16 Juli 2018.

    Menurut Prasetio, warga membutuhkan surat PM-1 untuk masuk dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna mengurus beberapa izin, seperti Hak Guna Bangunan (HGB). Namun, Prasetio tidak bersedia menyebutkan nama kelurah tersebut.

    Baca juga: Polisi Gadungan Jalan Casablanca Dibekuk, Ini Asal Atribut Pelaku

    Selaku pimpinan di PDIP DKI Jakarta, Prasetio mengaku sudah menerjunkan anggota tingkat ranting untuk mendalami masalah pungli. Menurut dia, inspeksi mendadak ke kelurahan juga bagian dari fungsinya sebagai pengawas eksekutif.

    "Ada beberapa yang ke lapangan untuk OTT (operasi tangkap tangan) mereka," kata Prasetio.

    Menurut Prasetio, praktik pungli akan menghambat investasi. Dia berharap, OTT terhadap pelaku pungli dapat memberi efek jera. "Kalau nggak diginiin, rusak lagi. Pemerintah daerah balik ke paradigma lama," kata Prasetio.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?