Fraksi PDIP: Terobosan Anies Baswedan Malah Buat Semrawut

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD  DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI Jakarta kembali mengkritik kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kritik disampaikan dalam evaluasi sembilan bulan kerja keduanya.

    Baca:
    9 Bulan Pemerintahan Anies Baswedan, PDIP Beri 8 Catatan

    Penasihat Fraksi PDIP, yang juga Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, menilai beberapa program Anies-Sandi tidak jelas tujuan dan sasarannya. Terlebih, Prasetyo menilai, beberapa terobosan yang dilakukan malah menjadi blunder.

    Prasetyo menunjuk contoh program rumah murah uang muka nol, OK OCE, dan OK Otrip. “Selalu punya terobosan-terobosan yang mungkin sampai hari ini bukan malah membaik tapi justru tambah semrawut,” katanya ketika ditemui di ruang rapat Fraksi PDIP, Senin, 16 Juli 2018.

    Baca:
    Ketua DPRD DKI Endus Pungli Rp 100 Juta di Kelurahan

    Prasetyo menginginkan Anies-Sandi meneruskan kebijakan yang sudah baik di pemerintahan DKI Jakarta sebelumnya. Tidak justru sebaliknya. Menurut dia, kritik diberikan dengan semangat membangun. "Pertarungan pilkada sudah selesai, jadi jangan curiga lagi," ujarnya.

    Prasetyo sebelumnya juga mengkritik kebijakan Anies-Sandi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kebijakan menutup ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang dan mengizinkan pedagang kaki lima atau PKL berjualan di jalan tersebut disebutnya sebagai contoh buruk.

    Baca:
    Ketua DPRD: Investasi Reklamasi Ratusan Triliun, Masa Dihancurkan

    “Kalau di Tanah Abang solusinya seperti itu, bukan tidak mungkin di wilayah-wilayah lain PKL akan mengokupansi jalan dan meminta diizinkan oleh gubernur,” kata Prasetyo, Minggu, 24 Desember 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.