TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno bersyukur karena angka kemiskinan di ibu kota menurun. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Pemprov mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan gini ratio pada tahun 2018.
Baca: Anies Baswedan Targetkan Kemiskinan Turun 1 Persen Selama 5 Tahun
Data yang dihimpun BPS DKI Jakarta secara berkala setiap semester (September 2017-Maret 2018) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2018 sebanyak 3,57 persen atau sebanyak 373,12 ribu jiwa.
Data ini mengalami penurunan dibandingkan data terakhir pada September 2017, yang tercatat 3,78 persen atau 393,13 ribu orang.
Persentase penduduk miskin menurun 0,21 poin atau berkurang sebesar 20,01 ribu orang dalam enam bulan terakhir.
Jika dibandingkan pada Maret 2017, penduduk miskin 3,77 persen atau 389,69 ribu orang dan meningkat pada semester berikutnya (0,01 persen atau 3,44 ribu orang).
Sandiaga Uno menanggapi data BPS tersebut dengan syukur atas kerja keras Pemprov DKI Jakarta yang berbuah hasil keadaan kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta membaik secara signifikan.
"Ini harus menjadi titik yang memicu motivasi kita karena secara historis angka kemiskinan tersebut merupakan yang terendah dalam empat tahun terakhir. Jadi, ini tentunya menjadi penyemangat kita," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 16 Juli 2018.
Baca: Kemiskinan di Jakarta 10 Tahun Stagnan, Ini Fokus Anies-Sandi
Dan faktor yang mendorong menurunnya tingkat kemiskinan yaitu inflasinya bisa terjaga dan lapangan kerja yang mulai bisa ditingkatkan, ada penurunan angka tingkat pengangguran terbuka, katanya.
BPS Provinsi DKI Jakarta juga mencatat komoditi makanan masih berperan cukup signifikan terhadap Garis Kemiskinan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan).
Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 66,46 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2017 yaitu sebesar 66,27 persen.
"Ke depan untuk menekan laju peningkatan garis kemiskinan, Jakarta akan terus menggalakkan program-program pengendalian harga terutama harga pangan murah komoditas-komoditas penyumbang garis kemiskinan di antaranya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan BUMD Pangan yang saya sering sebut sebagai klaster pangan," kata Sandiaga.
