Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KASN Turun Tangan, Sandiaga Minta Isu Pencopotan Tak Dipolitisasi

image-gnews
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat mengikuti acara Apel Gebyar Gerebek Sudirman-Thamrin di Plaza Tenggara GBK, Rabu, 18 Juli 2018. Maria Fransisca Lahur
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat mengikuti acara Apel Gebyar Gerebek Sudirman-Thamrin di Plaza Tenggara GBK, Rabu, 18 Juli 2018. Maria Fransisca Lahur
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta isu pemecatan aparatur sipil negara (ASN) tidak dipolitisasi. Pernyataan Sandiaga itu untuk menanggapi isu pemecatan lima wali kota dan satu bupati era Ahok melalui pesan WhatsApp.

Baca: Anies Baswedan Maju Pilpres 2019, Sandiaga Siap Jadi Gubernur DKI

"Sekarang lagi musim politik dan akan sangat gaduh. (Isu ASN) jangan dimasukkan," ujar Sandiaga di Hotel Santika Premier, Jakarta Barat, Kamis, 19 Juli 2018

Sandiaga juga membantah proses pemecatan ASN yang diributkan warganet tidak sesuai prosedur. Menurutnya, Pemprov DKI sudah mematuhi seluruh ketentuan dan aturan. 

Tata cara pemberitahuan pencopotan jabatannya yang dianggap tidak sesuai prosedur itu mendapat tanggapan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau Komisi ASN. Komisi itu mengendus ada aturan yang ditabrak dalam perombakan jabatan tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Kesal dengan Kritik Warganet, Sandiaga Uno Ajak Gencatan Senjata

Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi ASN (KASN) Sumardi membenarkan penyelidikan tersebut. "Ini masih dalam proses pendalaman," ujar dia. 

Sumardi menduga pencopotan tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil. Menurut Sumardi, jika mengacu kepada aturan tersebut, pembebasan jabatan seorang PNS termasuk dalam hukuman berat. Artinya, harus ada proses pemanggilan dan pemeriksaan tertutup serta dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

Menanggapi pernyataan dari KASN itu, Sandiaga berharap lembaga itu bisa obyektif dan tidak terlalu membesar-besarkan masalah ini. "tidak terlalu mellow-drama, kami menginginkan konsep the right man in the right place," ujar dia. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Banjir Kritik Pedas, Berikut Kronologi Penolakan Film Kiblat

3 hari lalu

Film Kiblat. Instagram
Banjir Kritik Pedas, Berikut Kronologi Penolakan Film Kiblat

Poster film Kiblat menuai kecaman, dianggap kampanye hitam umat Islam.


Saat Sandiaga Jogging Lewat Depan Rumah Prabowo: Sore Pak Prabowo!

4 hari lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno (kedua kanan) lari pagi sebelum mengikuti senam sehat dan bazar sembako murah di Desa Ciharalang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat 15 Desember 2023.  Dalam kampanyenya Sandiaga Uno mengajak kepada simpatisan dan relawan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta berjanji akan menstabilkan harga sembako dan membuka lapangan kerja. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Saat Sandiaga Jogging Lewat Depan Rumah Prabowo: Sore Pak Prabowo!

Politikus PPP Sandiaga Salahuddin Uno berteriak menyapa Prabowo Subianto ketika melintasi rumah Ketua Umum Partai Gerindra itu.


Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

4 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR untuk ASN sudah mulai tersalurkan Rp 13,4 triliun per 24 Maret 2024.


Wali Kota Termuda di Ekuador Tewas Ditembak

4 hari lalu

Presiden Ekuador Daniel Noboa. REUTERS
Wali Kota Termuda di Ekuador Tewas Ditembak

Wali Kota Ekuador termuda Brigitte Garcia dan seorang staf ditemukan tewas tertembak dalam sebuah mobil. Geng pengedar narkoba diduga pelakunya,


Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

4 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, cara mudik gratis menggunakan kereta api hingga kapal perang TNI AL.


Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

5 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

Peraturan pencairan THR diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan Jokowi pada Rabu, 13 Maret 2024. Kapan cair THR pensiunan?


Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan

5 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan

Presiden Jokowi telah menerbitkan peraturan mengenai pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS. Kapan cairnya dan berapa besarannya?


Ajukan Gugatan ke MK, Sandiaga Optimistis PPP Bisa Masuk Parlemen

5 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Hotel Fairmont di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Ajukan Gugatan ke MK, Sandiaga Optimistis PPP Bisa Masuk Parlemen

Kata Sandiaga soal gugatan PPP ke MK.


Datangi Kempolrienpan RB, KontraS Minta Hentikan RPP Penempatan Jabatan Sipil TNI - Polri

7 hari lalu

Anggota Divisi Pemantau Impunitas KontraS Dimas Bagus Arya Saputra (tengah), tiga aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Ibu Sumarsih (kedua kiri), Bejo Untung (kedua kanan) dan Paian Siahaan (kanan) serta Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur (kiri) memberikan keterangan pers di Kantor KontraS, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Datangi Kempolrienpan RB, KontraS Minta Hentikan RPP Penempatan Jabatan Sipil TNI - Polri

KontraS mendatangi Kemenpan RB untuk memberikan catatan kritis RPP tentang manajemen ASN terutama pasal penempatan jabatan sipil oleh TNI-Polri.


Saat Bahlil Meledek Sandiaga soal PPP Tak Lolos Parlemen

7 hari lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Saat Bahlil Meledek Sandiaga soal PPP Tak Lolos Parlemen

Bahlil Lahadalia menggoda Sandi soal niatnya membayar pajak yang tertahan sebab PPP tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen.