Aset First Travel, Pengacara Korban: Komisi Kejaksaan Bergeraklah

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umroh First Travel, Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan Direktur First Travel Anniesa Hasibuan masuk dalam mobil tahanan setelah menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri kota Depok, Jawa Barat, 30 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umroh First Travel, Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan Direktur First Travel Anniesa Hasibuan masuk dalam mobil tahanan setelah menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri kota Depok, Jawa Barat, 30 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta -Kuasa hukum korban tindak pidana pencucian uang First TravelLuthfi Yazid mengatakan bahwa Jaksa penuntut umum tidak punya alasan untuk meminjamkan barang bukti. Apalagi proses banding masih berjalan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

    “Apa urgensinya meminjamkan mobil-mobil mewah tersebut? Siapa yang menjamin dengan mobil-mobil mewah tersebut akan aman?” ujar Lutfi kepada Tempo Sabtu 21 Juli 2018 soal aset sitaan First Travel.
    Baca: Di Mana 5 Mobil Wah Sitaan First Travel? Ini Jawaban Kejari Depok

    Pertanyaan lainnya kata Lutfi terkait pihak yang bisa memastikan barang bukti itu tidak hilang. Ada yang bisa menjamin spareparts mobil mewah tidak berkurang.

    “Kalau benar itu dipinjamkan ke Kanomas, kenapa dipinjamkan ke Kanomas?” ungkap dia.

    Menurut Lutfi peminjaman pakai mobil ke PT Kanomas Travel and Tour tidak memiliki relevansi hukum. Padahal mobil-mobil yang disita itu dibeli pakai uang jemaah.

    “JPU dengan membiarkan aset-aset First Travel yang dibeli dengan uang jamaah dipakai orang lain, berarti JPU sama sekali tidak sensitif dengan perasaan ribuan jamaah yang ingin beribadah tapi ditipu oleh boss First Travel. ”

    Ia menduga bahwa mobil-mobil mewah itu dibiarkan raib dan hilang dari pemantau publik. Dirinya juga meminta agar komisi kejaksaan melakukn pemeriksaan kepada JPU.

    “Bahkan KPK harus turun tangan untuk mengusut kasus ini” ucap Lutfi lagi.

    Pemerintah tutur dia haruslah bertanggungjawab memberi perlindungan hukum kepada warga. Sejak dari pendirian, penyidikan di kepolisian dan penuntutan oleh jaksa banyak mengandung keganjilan dan keanehan.

    “Semua ini mesti dibongkar tuntas, dan para korban yang tergabung dalam Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel (PPAKFT) telah mengadukan nasibnya ke berbagai lembaga, mulai dari Kemenag, Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Komisi 3 DPR, Komisi 8 DPR, Komisi Informasi, LPSK, Ombudsman bahkan sampai ke Kantor Staf Kepresidenan mereka sudah mengadukan nasibnya namun nasib mereka masih terombang-ambing tidak jelas” paparnya.

    Sebelumnya lima unit mobil aset First Travel yang disita oleh negara sudah tidak tampak di halaman Kejaksaan Negeri Depok. Mobil-mobil itu merupakan barang bukti tindak pidana pencucian uang.
    Simak : Anies Baswedan Tinjau Kali Item, Warga Berteriak Dua Periode
    "Barang bukti itu sudah dipinjam lama," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Depok saat ditemui dikantornya, Jumat 20 Juli 2018.

    Menurut Sufari, kelima aset itu istilah pinjam pakai oleh pemohon yakni PT Kanomas Tours dan Travel. Prosesnya sendiri sudah berlangsung saat tahap dua. "Pas pelimpahan barang bukti dari penyidik ke kejaksaan," ucap dia.

    Permohonan itu, kata Sufari untuk dilakukan perbaikan oleh pemohon atas aset dalam kasus First Travel. Pemohon meminta untuk dilakukan perbaikan. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...