Tandatangani LKPJ APBD 2017, Prasetyo: Masa Gue Pake Gaya Ahok

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD  DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan kritik keras kepada pemerintah DKI dalam rapat lanjutkan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI tahun 2017, Senin, 23 Juli 2018. 

    Baca: Anies Baswedan Akan Gunakan Jurus Ini Setelah LKPJ Ditolak DPRD

    Salah satu kritik Prasetyo adalah kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang gagal melelang 41 program pengadaan barang atau jasa. Kegagalan itu dinilai turut menjadi penyebab membengkaknya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2017 sebesar Rp 13,16 triliun. Total nilai program yang gagal lelang mencapai Rp 50 miliar.

    Menurut Prasetyo, ekonomi di Jakarta bakal merosot jika Pemprov DKI tak mampu membelanjakan anggaran dengan maksimal. Ia meminta SKPD tak perlu takut belanjakan anggaran asalkan sesuai dengan aturan.

    "Masa gue mau pake gaya Ahok lagi, luh pada kerja yang bener nih," kata Prasetyo dalam rapat tersebut.

    Ahok yang dimaksud Prasetio adalah Basuki Tjahaja Purnama, gubernur sebelum Anies Baswedan. Saat masih menjadi gubernur, Ahok kerap mengeluarkan kata-kata keras agar anak buahnya meningkatkan kinerja.

    Membengkaknya nilai SILPA 2017 membuat Prasetyo menolak menandatangani LKPJ APBD DKI. Namun dalam rapat hari ini dia akhirnya bersedia membubuhkan tandatangan setelah mendapat penjelasan rinci mengenai alasan tentang Silpa 2017 itu. "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, LKPJ ini saya terima," kata Prasetyo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.