Asian Games, Ada Keluhan Obat dan Doping dari Atlet di Bogor

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi obat. TEMPO/Mahanizar Djohan

    Ilustrasi obat. TEMPO/Mahanizar Djohan

    TEMPO.CO, Bogor – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi berkunjung ke venue cabang olahraga Paralayang di Pasir Sumbul, di kawasan perbatasan Kabupaten Bogor dan Cianjur, Jawa Barat, Kamis 26 Juli 2018. Paralayang menjadi cabang baru yang dipertandingkan oleh Indonesia dalam Asian Games 2018, 18 Agustus-2 September mendatang.

    Baca: 
    Ini Daftar 34 Sekolah yang Disebut Anies Diliburkan untuk Asian Games

    Dalam kunjungannya, Nahrowi sempat berbincang-bincang dengan para atlet dari cabang olahraga tersebut. “Bisa bertemu dengan atlet tentu saya sangat gembira sekali, banyak hal (informasi) yang tidak masuk ke saya, saya dapatkan langsung,” kata Nahrowi.

    Selain melihat langsung persiapan cabang olahraga paralayang, Nahrowi juga menampung sejumlah keluhan dari para atlet sebagai ganti dari target yang ditetapkannya itu. Menurutnya, atlet mengeluhkan hasil Magnetic Resonance Imaging (MRI) belum keluar.

    Ada pula kekhawatiran atlet soal obat yang mereka konsumsi. Perihal yang terakhir, dia memperingatkan atlet maupun pelatih tentang konsumsi obat steril dari doping.

    Baca:
    Relawan Asian Games Hanya Boleh Menumpang Grab? Respons Inasgoc...

    “Tadi saya tugaskan ketua lembaga anti doping untuk turun langsung jangan hanya menerima laporan,” lanjut Nahrowi.

    Perihal MRI, Nahrowi mengatakan agar tim kesehatan segera mengeluarkan hasil MRI mengingat dengan begitu atlet bisa mengatasi cedera sebelum laga Asian Games berlangsung.



    KOREKSI: Artikel ini telah diubah pada Jumat 27 Juli 2018 Pukul 14.54 WIB. Koreksi dilakukan di alinea pertama yang menerangkan lokasi venue. Redaksi minta maaf atas kesalahan pencantuman alamat lokasi sebelumnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.