TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian mengatakan pengubahan nama Ahmad Dhani tidak bakal berdampak terhadap
pencalonannya menjadi anggota legislatif (caleg) di Pileg 2019.
Musikus Dhani mengubah namanya dari Dhani Ahmad Prasetyo menjadi Ahmad Dhani Prasetyo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca : Ahmad Dhani Ganti Nama, Jack Lapian: Harusnya Ganti Cara Berfikir
"Konteksnya sudah jelas nama yang dikenal publik Ahmad Dhani. Mungkin takut tidak terpilih lagi dugaan kuat saya," kata Jack saat dihubungi, Jumat, 27 Juli 2018.
Ahmad Dhani mendaftarkan diri sebagai caleg dari Partai Gerindra di daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurut Jack, sebagian masyarakat merespon negatif Ahmad Dhani di daerah pemilihannya. Hal itu, diketahui Jack dari sejumlah keterangan teman dan kerabatnya di Surabaya dan Sidoarjo.
Bahkan, ketidaksukaan masyarakat, kata Jack, juga bisa terlihat dari komentar di media sosial. "Kebetulan saya anggota Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Surabaya. Saya lihat responnya negatif semua soal Ahmad Dhani yang sekarang."
Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian sebelum menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Juni 2018. TEMPO/Lani Diana
Jadi, kata dia, pergantian nama Ahmad Dhani tidak bakal berdampak besar terhadapnya pada Pileg 2019. Apalagi, Ahmad Dhani pernah kalah dalam pemilihan Bupati Bekasi, tahun 2017. Saat itu, Dhani menjadi calon wakil bupati, berpasangan dengan Saduddin.
Simak juga :
Viral Pesan Hoax Radiasi Akibat Gerhana Bulan Total, BMKG Bilang Begini
Ahmad Dhani telah mengungkap langkahnya maju mencalonkan diri pada Pileg 2019 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 16 Juli 2018. Saat itu di sela-sela dia menjalani lanjutan persidangan sebagai terdakwa ujaran kebencian.
“Iya, masuk Jatim 1. Berkasnya sudah lengkap,” kata Ahmad Dhani saat itu. Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 meliputi Surabaya dan Sidoarjo.
Ahmad Dhani optimistis mampu menggalang massa pendukung di daerah pemilihan tersebut. Terutama untuk Kota Surabaya. “Kalau di Surabaya nggak perlu penggalangan massa, cukup alumni SMA 2 dan SMP Negeri 6,” katanya percaya diri.
