Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan Anies Baswedan Tuding Ketua KASN Berpolitik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri Lebaran Betawi di kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan, Ahad, 29 Juli 2018. Tempo/M Yusuf Manurung
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri Lebaran Betawi di kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan, Ahad, 29 Juli 2018. Tempo/M Yusuf Manurung
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menegaskan kecurigaannya terhadap ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi.

Baca: KASN Tegur Anies Baswedan, Pejabat yang Dicopot Serasa Hidup Lagi

Kecurigaan ada unsur politik di balik campur tangan Komisi itu dikemukakan Anies menyusul aksi Sofian Effendi merilis ke publik hasil penyelidikan Komisi ASN.

Menurut Komisi ASN, perombakan sejumlah pejabat termasuk pencopotan 5 wali kota DKI oleh Anies Baswedan merupakan pelanggaran prosedur.

"Kok jadi ketua KASN berpolitik, ini kan membentuk opini, itu kan sebuah proses politik," kata Anies di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Ahad, 29 Juli 2018.

Selain menilai rilis itu membentuk opini, Anies menganggap bahwa hasil penyelidikan harusnya cukup dikirim kepada Pemprov DKI. Lumrahnya, lanjut Anies, instansi pemerintah cukup berkirim surat, begitu pun dengan jawaban dari Pemprov kepada KASN nanti.

"Saat ini sudah jadi jawabannya. Malam ini dikirim," kata Anies.

Kemarin, Sabtu, 28 Juli 2018, Anies menyatakan aksi ketua KASN itu layaknya seperti organisasi masyarakat atau partai politik. Ketimbang menjawab pertanyaan awak media ihwal tindak lanjut dari rekomendasi KASN, Anies lebih justru menekankan sikap heran terhadap Sofian Effendi.

Pada, Jumat, 27 Juli 2018, melalui keterangan pers, Ketua KASN menyatakan Anies Baswedan bersalah melanggar prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat.

Baca: Pergantian Pejabat, Anies Baswedan Curiga Ada Sesuatu dalam KASN

Komisi lantas mengeluarkan empat rekomendasi kepada Anies untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi itu bersifat final dan mengikat. Salah satunya adalah mengembalikan posisi pejabat yang telah dicopot.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan catatan KASN, sejak Juni lalu, Anies telah memberhentikan 16 pejabat eselon II. Awal bulan ini, Anies melantik lima wali kota dan bupati Kepulauan Seribu beserta pejabat lain yang totalnya mencapai 20 orang. Di bulan Juni, Anies mencopot Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Penyelidikan oleh KASN sesuai dengan tugasnya yang dimandatkan oleh UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap berapa pejabat yang copot, Gubernur DKI, Sekertaris Daerah DKI, dan meminta hasil penilaian dari Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta.

Sejak pertama kali KASN melakukan penyelidikan, Anies tidak berkomentar terlalu banyak. Dia justru mengimbau semua pihak untuk mendinginkan situasi, termasuk kepada KASN.

"KASN gak usah panas-panasin, mau kenceng-kencengan? Gak usahlah," katanya di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rabu, 18 Juli 2018.

Polemik perombakan pejabat itu membuat Anies berpotensi mendapat sanksi. Anies akan dijatuhi sanksi bila tidak menjalankan rekomendasi KASN.

"Kalau gubernur sebagai Pajabat Pembina Kepegawaian tidak menindaklanjuti rekomendasi, maka kami akan lapor ke presiden," kata Komisioner KASN I Made Suwandi, Selasa, 17 Juli 2018.

Made menjelaskan, presiden merupakan pemegang wewenang untuk memberi sanksi bagi pejabat yang tidak menjalankan rekomendasi. Pemberian dan bentuk-bentuk sanksi, ujar Made, diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Sanksi meliputi peringatan; teguran; perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan atau pengembalian pembayaran; hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Nanti presiden yang akan meminta Menteri PAN-RB atau Menteri Dalam Negeri (untuk memberi sanksi)," tutur Made.

Hingga berita ini dibuat, Tempo belum berhasil menghubungi ketua KASN Sofian Effendi. Panggilan melalui telepon belum terjawab, serta pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan tentang tudingan Anies Baswedan ini belum dibalas.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


AHY Masuk Bursa Cawapres PDIP, Demokrat: Capres Kami Anies Baswedan, Bukan Ganjar

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran pengurus Partai saat melakukan pendaftran bakal calon legislatif anggota DPR RI ke Kantor KPU, di Jakarta, Minggu, 14 Mei 2023. Partai Demokrat mendaftarkan 580 orang bakal calon anggota legislatif DPR RI dari 84 daerah pemilihan untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
AHY Masuk Bursa Cawapres PDIP, Demokrat: Capres Kami Anies Baswedan, Bukan Ganjar

Puan Maharani menyebut AHY masuk bursa cawapres Ganjar Pranowo, tapi Partai Demokrat bilang bahwa Koalisi Perubahan solid dukung Anies Baswedan.


Elite Gerindra Depok: PSI Manfaatkan Kaesang buat Elektabilitas, Mirip NasDem Pakai Anies Baswedan

4 jam lalu

Dalam poster berukuran besar itu tampak Kaesang mengenakan kemeja putih sambil memegang sekuntum mawar merah. Ada juga tulisan 'PSI Menang, Walikota Kaesang' yang mengisyaratkan dukungan PSI agar Kaesang maju sebagai calon Wali Kota Depok. Foto: Istimewa
Elite Gerindra Depok: PSI Manfaatkan Kaesang buat Elektabilitas, Mirip NasDem Pakai Anies Baswedan

Ketua Dewan Penasihat DPC Partai Gerindra Kota Depok Nuroji mengatakan PSI sedang menaikkan popularitas dengan memanfaatkan viralnya Kaesang di Depok.


Ultimatum Demokrat soal Cawapres Anies Baswedan: NasDem Tak Khawatir, PKS Apresiasi

6 jam lalu

Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Ketua DPP Partai PKS Al-Muzammil Yusuf, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, serta Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai PKS Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Rifky Harsya (dari kiri ke kanan) bergandengan tangan usai memberikan keterangan pers di Jl Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Koalisi Perubahan menyatakan tetap optimis dan solid menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ultimatum Demokrat soal Cawapres Anies Baswedan: NasDem Tak Khawatir, PKS Apresiasi

NasDem dan PKS buka suara soal desakan Demokrat yang ingin segera deklarasikan cawapres Anies Baswedan.


Demokrat Berharap Anies Umumkan AHY Sebagai Cawapres: Elektabilitasnya Signifikan

7 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran pengurus Partai saat melakukan pendaftran bakal calon legislatif anggota DPR RI ke Kantor KPU, di Jakarta, Minggu, 14 Mei 2023. Partai Demokrat mendaftarkan 580 orang bakal calon anggota legislatif DPR RI dari 84 daerah pemilihan untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Demokrat Berharap Anies Umumkan AHY Sebagai Cawapres: Elektabilitasnya Signifikan

Hinca Pandjaitan menyebut Demokrat masih berkukuh menjagokan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai cawapres bagi Anies Baswedan.


Megawati Sebut Orang yang Kritik Pembangunan Jalan Era Jokowi Kurang Bijaksana

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Megawati Sebut Orang yang Kritik Pembangunan Jalan Era Jokowi Kurang Bijaksana

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung orang yang tutup mata dengan pembangunan infrastruktur jalan di era Jokowi sebagai tak bijaksana.


Demokrat Geram Soal Rendahnya Survei Elektabilitas Anies Baswedan

13 jam lalu

Benny K Harman
Demokrat Geram Soal Rendahnya Survei Elektabilitas Anies Baswedan

Elektabilitas Anies Baswedan berada di posisi bawah Ganjar dan Prabowo dari hasil temuan lembaga survei.


Kala Demokrat Mulai Desak Anies Baswedan Segera Umumkan Bakal Cawapres di Bulan Ini

15 jam lalu

Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Ketua DPP Partai PKS Al-Muzammil Yusuf, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, serta Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai PKS Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Rifky Harsya (dari kiri ke kanan) bersiap memberikan keterangan pers di Jl Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Koalisi Perubahan menyatakan tetap optimis dan solid menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kala Demokrat Mulai Desak Anies Baswedan Segera Umumkan Bakal Cawapres di Bulan Ini

Partai Demokrat mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wapresnya di bulan ini. Jika tidak akan ada evaluasi.


NasDem dan Tim 8 Respons Ultimatum Demokrat soal Cawapres Anies Baswedan

16 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat akan menyaksikan Formula E di AGI Jakarta International E-Prix Circuit Formula E Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 3 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
NasDem dan Tim 8 Respons Ultimatum Demokrat soal Cawapres Anies Baswedan

Partai NasDem dan Koordinator Tim 8 buka suara terkait ultimatum Partai Demokrat yang hendak evaluasi soal deklarasi cawapres Anies Baswedan.


Mahfud Md Ogah Jadi Cawapres Anies Baswedan karena Tak Ingin Koalisi Pecah

18 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberi keterangan soal rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan aset di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat, 14 April 2023. Pada keteranganya, naskah RUU Perampasan Aset telah diparaf sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait dan segera dikirim ke DPR. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md Ogah Jadi Cawapres Anies Baswedan karena Tak Ingin Koalisi Pecah

Hal itu disampaikan Mahfud Md kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat bersilaturahmi ke rumahnya.


Demokrat Ancam Evaluasi, NasDem Tak Khawatir

20 jam lalu

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Putri.
Demokrat Ancam Evaluasi, NasDem Tak Khawatir

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menyatakan partainya bersama Partai Demokrat dan PKS sudah memiliki kesepakatan dalam Koalisi Perubahan.