Anies Baswedan Versus KASN, Begini Penilaian Pakar Otonomi Daerah

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik sejumlah wali kota Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, dan pejabat tinggi DKI di Balai Kota Jakarta, 5 Juli 2018. Wali Kota Jakarta Pusat diisi Bayu Megantara, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi,  Wali Kota Jakarta Utara Syamsudin Lologoa, dan Bupati  Kepulauan Seribu Husien Murad. Tempo/Amston Probel

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik sejumlah wali kota Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, dan pejabat tinggi DKI di Balai Kota Jakarta, 5 Juli 2018. Wali Kota Jakarta Pusat diisi Bayu Megantara, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi, Wali Kota Jakarta Utara Syamsudin Lologoa, dan Bupati Kepulauan Seribu Husien Murad. Tempo/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jaarta Anies Baswedan sedang berseteru dengan  Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN terkait dengan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    KASN menilai cara pemberhentian pejabat di DKI dinilai melanggar aturan sehingga Komisi Aparatur Sipil Negara turun tangan setelah mendapat laporan dari para birokrat yang merasa dirugikan oleh kebijakan Gubernur Anies Baswedan tersebut.

    Baca juga: Pergantian Pejabat Disoal, Anies Baswedan Sebut KASN Bukan Partai

    Lembaga independen Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pun menyoroti permasalahan itu. Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Na Endi Jaweng, menjelaskan bahwa gubernur berstatus sebagai pejabat pembina kepegawaian di tingkat provinsi.

    Gubernur memegang kendali penuh atas pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Undang-Undang ASN pula, menurut Robert Jawerng, yang membedakan antara presiden dan gubernur. Presiden memang bisa mengganti menterinya tanpa batasan waktu dan tanpa harus menjelaskan alasan pemberhentiannya. Sedangkan di tingkat provinsi, pemberhentian pejabat harus berdasarkan penilaian kinerja.

    Robert Jaweng berpendapat, pejabat atau pegawai negeri yang terindikasi buruk kinerjanya harus menempuh masa pembinaan selama enam bulan. Selama masa itu gubernur, selaku pejabat pembina kepegawaian, memotivasi pegawai agar kinerjanya meningkat.

    "Bukan sekadar masa tunggu lalu akhirnya dicopot,” kata Robert Jaweng seperti dikutip Koran Tempo terbitan Selasa, 31 Juli 2018

    Baca juga: Anies Baswedan dan KASN Beda Dasar Hukum Soal Pergantian Pejabat

    Adapun pemberhentian pejabat oleh Gubernur Anies diduga menyalahi aturan sebab dilakukan tanpa melewati serangkaian pemeriksaan. Pengangkatan pelaksana tugas untuk jabatan-jabatan yang kosong, Robert melanjutkan, juga berpotensi bermasalah sebab pelaksana itu dibayangi kekhawatiran dicopot akibat kebijakannya.

    Salah satu pejabat DKI yang dicopot, mantan Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, mengatakan tak pernah dipanggil sebelum dicopot, termasuk oleh Badan Kepegawaian Daerah. Dia pun tak menerima surat keputusan Anies tentang pemberhentiannya. 

    Dia mengetahui informasi pencopotan itu lantaran Anies baru menghubunginya malam sebelum pelantikan pejabat baru digelar esoknya. Bahkan, menurut Tri Kurniadi, dalam pembicaraan via telepon tersebut Anies Baswedan tak menjelaskan alasan pemberhentian itu.

    Anies Baswedan membantah ada wali kota dan pejabat yang tidak diberi jabatan setelah diberhentikan dari posisinya. Anies Baswedan mengatakan pejabat yang diberhentikan ditempatkan sebagai staf di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI.

    Simak juga: Pergantian Pejabat: Anies Baswedan Sebut Dinas SDA Paling Jeblok

    Menurut Anies Baswedan, semua pejabat itu akan ditempatkan di BPSDM, kecuali yang usianya sudah di atas 58 tahun. Mereka akan dipensiunkan karena PNS pensiun di usia 58 tahun.

    "Bila sedang menjabat, dijadikan jadi 60 tahun eselon itu posisi. Kalau dia tidak dalam posisi itu, harus pensiun, jangan dibalik logikanya," kata Anies Baswedan pada 17 Juli 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.