Sandiaga Uno Soroti Serapan Anggaran Dinas Tata Air yang Rendah

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ketika mengunjungi Pulau Sebira, Kepulauan Seribu, Senin, 30 Juli 2018. Tempo/Zara Amelia

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ketika mengunjungi Pulau Sebira, Kepulauan Seribu, Senin, 30 Juli 2018. Tempo/Zara Amelia

     

    TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno melaporkan serapan anggaran DKI Jakarta  mulai membaik. Per 31Juli 2018, anggaran tahun 2018 yang terserap sebesar Rp 27,41 triliun atau 36,51 persen.

    Baca juga: Kata Sandiaga Uno Soal Omzet Food Station Tjipinang Tembus Rp 1 T

    "Kalau dibanding dengan akhir Juni, ini menunjukkan kinerja yang lebih positif," kata Sandiaga Uno di Balai Kota, Selasa, 7 Agustus 2018.

    Sandiaga Uno berujar, beberapa dinas DKI sudah melampaui target penyerapan anggaran. Dinas Kesehatan, kata Sandiaga Uno, sudah menyerap 57 persen anggaran dari target sebesar 47 persen.

    Selanjutnya, Dinas Pendidikan menyerap 46,9 persen anggaran dari target target 45,68 persen atau naik 1,25 persen. Serapan anggaran Dinas Cipta Karya naik 0,95 persen dari target, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman naik 8,25 persen.

    Dinas Bina Marga mencatatkan kenaikan sebesar 10,85 persen dari target, dan Dinas Kehutanan naik sebesar 28,13 persen. Namun, pelampauan target tersebut tidak diikuti oleh Dinas Tata Air.

    Sandiaga Uno mengatakan, Dinas Tata Air hanya mampu menyerap anggaran sebesar 20,25 persen.  "Jauh di bawah target mereka yang 51,19 persen," katanya.

    Serapan anggaran DKI  pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sempat menjadi sorotan. Pertengahan Juni 2018, DKI baru menyerap anggaran sebesar Rp 17,3 triliun.

    Salah satu dinas yang paling rendah penyerapannya adalah Dinas Tata Air. Sandiaga sempat memberi perhatian dan instruksi khusus kepada Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan.

    Teguh mengatakan, salah satu alasan rendahnya serapan dipengaruhi faktor lelang di BPPBJ. "Jujur kita sampaikan memang ada keterlambatan lelang," kata Teguh di Balai Kota, Kamis, 12 Juli 2018.

    Alasan lain, kata Teguh, karena mayoritas anggaran diperuntukkan untuk pengadaan lahan seperti pembebasan Waduk Situ Embung, normalisasi kali sungai dan beli lahan peralatan dan perbekalan.

    Simak juga: Alasan Sandiaga Uno Beri Ormas Ini Bagian Hibah Rp 1,7 Triliun

    "Tidak bisa oh ini tanahnya si A hari ini bayar. Karena lahan kalau kita pakai istilah anggaran gelondongan, jadi ketika semuanya lokus sudah siap baru kita bayarkan," kata Teguh.

    Sandiaga Uno menjelaskan per 31Juli 2018, APBD tahun 2018 yang terserap sebesar Rp 27,41 triliun atau 36,51 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?