Selasa, 11 Desember 2018

Pertumbuhan Ekonomi DKI Triwulan II Melambat, Ini Analisis BI

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mempersiapkan gerbong <i>light rail transit</i> (LRT) rute Kelapa Gading-Velodrome saat akan diuji coba di Kelapa Gading, Jakarta, Kamis, 14 Juni 2018. Rute LRT fase 1 ini memiliki panjang 5,8 kilometer. ANTARA/Galih Pradipta

    Pekerja mempersiapkan gerbong light rail transit (LRT) rute Kelapa Gading-Velodrome saat akan diuji coba di Kelapa Gading, Jakarta, Kamis, 14 Juni 2018. Rute LRT fase 1 ini memiliki panjang 5,8 kilometer. ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta -Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II 2018 melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya di era Ahok. Pertumbuhan ekonomi turun dari 5,99 persen menjadi 5,93 persen (yoy).

    Baca: Sandiaga Uno Sebut 2 Alasan Pertumbuhan Ekonomi DKI Turun

    Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Trisno Nugroho mengatakan realisasi tersebut lebih rendah dari prakiraan Bank Indonesia.

    "Perlambatan terutama disebabkan oleh pelemahan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II/2018 turun menjadi 5,93 persen dari 5,99 persen (yoy)," katanya, Selasa 7 Agustus 2018.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pertumbuhan sepanjang semester pertama 2018 5,96 persen juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 6,28 persen (c-to-c).

    Melambatnya kinerja PMTB terutama disebabkan oleh perlambatan pada investasi bangunan, sejalan dengan pembangunan infrastruktur ibukota yang rata-rata telah mencapai progres 90 persen.

    "Hal berdampak pada relatif rendahnya aktivitas belanja modal," ungkapnya.

    Baca: Triwulan Pertama 2018, Perekonomian DKI Turun Dibanding Era Ahok

    Perlambatan tersebut juga berdampak pada berkurangnya impor barang modal, sehingga menyebabkan kinerja impor pada triwulan II/2018 cenderung melambat.

    Lebih lanjut, berkurangnya kinerja ekspor dipengaruhi oleh melambatnya ekspor jasa yang mendominasi komponen tersebut.

    Melambatnya ekspor jasa ini disebabkan karena berkurangnya jumlah tamu hotel mancanegara pada triwulan II/2018 yang umumnya datang untuk urusan berbisnis atau MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition).

    "Seperti diketahui, penyelenggaraan MICE berkurang drastis karena bertepatan dengan bulan puasa dan libur Lebaran," jelasnya.

    Di sisi lain, kemampuan konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta pada triwulan II/2018 menguat dan mencatat pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

    Hal tersebut tidak terlepas dari momen bulan puasa dan hari raya Idul Fitri yang mendorong belanja masyarakat lebih tinggi.

    Selain itu, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) juga menjadi faktor pemacu belanja rumah tangga.

    "THR yang juga dinikmati oleh PNS dan pensiunan mendorong belanja pegawai pada keuangan pemerintah," kata Trisno.

    Hal ini kemudian mendongkrak pertumbuhan konsumsi pemerintah, yang pada triwulan II/2018 kembali tumbuh positif setelah mengalami kontraksi pada triwulan sebelumnya.

    Konsumsi Lembaga Non Publik yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga mengalami akselerasi pertumbuhan, sejalan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada bulan Juni.

    Kinerja perekonomian dari sisi pengeluaran tersebut juga tercermin pada kinerja perekonomian dari sisi lapangan usaha (LU).

    "Menguatnya konsumsi rumah tangga turut mendorong pertumbuhan LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya," jelasnya.

    Namun, melambatnya investasi bangunan karena aktivitas pembangunan pada triwulan II/2018 yang cenderung lebih rendah. Hal ini menyebabkan LU Konstruksi tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi DKI.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.