Polda Belum Tetapkan Sam Aliano Tersangka Kasus Nikita Mirzani

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sam Aliano menunjukkan uang tunai Rp 1 miliar di kantornya, Gedung Samco, Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 November 2017. Uang itu menjadi hadiah sayembara bagi siapa saja yang menemukan perusak karangan bunga yang ia kirim untuk Setya Novanto. TEMPO/Dewi Nurita

    Sam Aliano menunjukkan uang tunai Rp 1 miliar di kantornya, Gedung Samco, Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 November 2017. Uang itu menjadi hadiah sayembara bagi siapa saja yang menemukan perusak karangan bunga yang ia kirim untuk Setya Novanto. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penyidik belum menetapkan status tersangka untuk Sam Aliano. Artis Nikita Mirzani melaporkan Sam Aliano ke polisi pada 2017 atas dugaan pencemaran nama baik.

    Baca: Dilaporkan Nikita Mirzani ke Polisi, Sam Aliano Minta Damai

    "Sampai sekarang penyidik belum menyatakan hal tersebut," kata Argo saat dikonfirmasi, Selasa, 14 Agustus 2018.

    Sebelumnya, beredar kabar bahwa polisi telah menjadikan Sam Aliano sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Nikita.

    Bahkan kuasa hukum Nikita Mirzani berencana menggelar konferensi pers untuk memaparkan status tersangka Sam Aliano pada konferensi pers di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pukul 11.00 WIB.

    Pada Senin, 9 Oktober 2017, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya melaporkan beberapa pihak termasuk Sam Aliano ke Kepolisian Daerah Metro Jaya karena dianggap melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Baca: Nikita Mirzani Tolak Berdamai dengan Sam Aliano, Ini Penyebabnya

    Dalam kasus Sam, Nikita melaporkan tindakan Sam Aliano yang melaporkannya ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

    Laporan Sam Aliano terhadap Nikita Mirzani tersebut berimbas pada pencekalan tayang perempuan itu di televisi dan beberapa kontrak kerja Nikita dinonaktifkan sementara. Nikita merasa dirugikan secara materi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.