TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto menyatakan pemerintah akan membagikan tanah seluas 9,25 juta hektare tanah kepada rakyat miskin. "Itu untuk merealisasikan program reformasi agraria," kata Joyo saat memberikan kuliah umum di Kampus FISIP-Universitas Indonesia Depok hari ini. Menurut dia, tahun ini 400 ribu hektare disetujui untuk dibagikan. Tanah seluas itu berasal dari berbagai sumber seperti tanah negara yang haknya telah berakhir dan tanah yang secara fisik dan hukum telah terlantar. Pembagian tanah tersebut akan dilakukan secara bertahap. Penerima manfaat reforma agrarian ini adalah rakyat miskin. “Kriteria miskin kami susun secara hati-hati” ujar Joyo. Joyo menjelaskan hak pakai atas tanah itu diberikan selama tiga tahun. Apabila setelah 10 tahun tanah akan dijual, maka negara mempunyai hak prioritas untuk membelinya. “Negara akan membelinya untuk dibagikan kembali,” katanya. Yudho Raharjo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Presiden Berikan 12.321 Sertifikat untuk Warga Transmigran di Kalbar
5 September 2019
Presiden Berikan 12.321 Sertifikat untuk Warga Transmigran di Kalbar
Pembagian Sertifikat Hak Milik sebanyak 12.321 bidang di Kalimantan Barat tersebar di Kabupaten Kubu Raya, Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, Gerbang Kayong, dan Sambas.
31 Tahun Transmigran Jawa di Gayo
29 April 2013
31 Tahun Transmigran Jawa di Gayo
Kawasan yang dulunya rimba raya telah berubah menjadi daerah perkebunan kopi yang maju.
Perkebunan Sisal untuk Transmigran Dibangun
17 April 2012
Perkebunan Sisal untuk Transmigran Dibangun
Kami berharap komoditas ini mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp 2 juta per hektare per bulan."
Jumlah Peserta Transmigrasi Asal Madiun Bertambah
6 Desember 2009
Jumlah Peserta Transmigrasi Asal Madiun Bertambah
Pemerintah berencana menambah jumlah peserta pada tahun 2009 menjadi 85 keluarga, dari rencana semula hanya 55 keluarga.
Morowali, Tujuan Favorit Transmigran Asal Banyuwangi
25 Juni 2009
Morowali, Tujuan Favorit Transmigran Asal Banyuwangi
Menurut Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Alam Sudrajat, tahun ini Banyuwangi hanya mendapat kuota transmigrasi untuk 20 kepala keluarga.
Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Sungai Alur Dihentikan
29 Maret 2009
Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Sungai Alur Dihentikan
Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Jambi dihentikan. Pasalnya, permasalahan relokasi permukiman transmigrasi di kawasan Taman Hutan Raya Sungai Aur itu belum selesai.
10 Persen Tanah Negara Diserobot Warga
11 Mei 2007
10 Persen Tanah Negara Diserobot Warga
Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Solo, Singgih Yudoko menyatakan penyerobotan tanah milik negara terus meningkat. Tahun 2007 tanah negara yang diserobot warga sebanyak 10 persen.
Warga Ketare Ditawari Transmigrasi ke Gorontalo
13 April 2007
Warga Ketare Ditawari Transmigrasi ke Gorontalo
Warga Ketare Lombok Tengah mendapat tawaran untuk bertransmigrasi ke Gorontalo. Tawaran ini ditujukan kepada warga yang tinggal di lokasi lahan yang terkena proyek bandara internasional Lombok di Ketare Lombok Tengah.
Keluarga Transmigran Protes Penguasaan Lahan PT Nauli Sawit
14 Maret 2007
Keluarga Transmigran Protes Penguasaan Lahan PT Nauli Sawit
Pada 2004, Bupati Tapanuli Tengah Tuani Lumban Tobing mengeluarkan izin lokasi bagi PT Nauli Sawit memanfaatkan lahan transmigran tersebut. Akibatnya, warga transmigran merasa dirugikan.
Lahan Pemerintah Kota Surabaya 5,13 Juta Meter Tak Bersertifikat
27 Februari 2007
Lahan Pemerintah Kota Surabaya 5,13 Juta Meter Tak Bersertifikat
Sebagian besar lahan ini telah dikuasai pihak ketiga, baik pengusaha maupun warga.
