Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Empat Nama Ini Bersaing Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta

image-gnews
Momen perpisahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan wakilnya, Sandiaga Uno yang akan menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Foto: twitter.com/aniesbaswedan
Momen perpisahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan wakilnya, Sandiaga Uno yang akan menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Foto: twitter.com/aniesbaswedan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga saat ini kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno masih kosong. Meski mengaku kerepotan ditinggalkan Sandiaga, Gubernur Anies Baswedan belum memikirkan siapa pengganti Sandiaga Uno.

Baca: Begini Kerepotan Anies Baswedan Setelah Ditinggal Sandiaga Uno

Namun dia sudah mendengar ada sejumlah nama yang dijagokan mengisi posisi itu. Di antaranya adalah Muhammad Taufik, Mardani Ali Sera, dan Ahmad Heryawan.

Anies Baswedan menyatakan masih belum ingin menerka-nerka ihwal sosok pengganti Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Alasannya, masih ada proses yang harus dilalui dalam pengunduran diri Sandiaga.

“Bahwa Pak Sandi sudah mengundurkan diri, itu benar, tapi kita masih menunggu ketetapan dari presiden karena beliau yang mengangkat,” ujar Anies Senin, 13 Agustus 2018.

Baca: Untuk Wagub, Anies Baswedan Pilih Kader Gerindra atau PKS?

Menurut Anies Baswedan, pengunduran diri Sandiaga harus melewati sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Setelah itu, Anies Baswedan masih akan bersurat ke presiden untuk meminta penetapan pengunduran diri wakilnya itu.

Berikut rekam jejak kandidat Wakil Gubernur DKI Jakarta: 

1. Muhammad Taufik

Kader Partai Gerindra ini sempat menyatakan bahwa siapapun bisa diusulkan sebagai calon Wagub DKI Jakarta, termasuk dirinya. "Boleh, nggak dilarang," katanya Taufik beberapa waktu lalu.

Taufik bukan orang baru dalam pemerintahan daerah DKI Jakarta. Saat ini dia menjabat sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI.

Namun rekam jejak Taufik sempat tercoreng karena terjerat korupsi pada 2003. Pada saat duduk sebagai ketua KPU DKI Jakarta, Taufik terkena kasus korupsi pengadaan alat peraga Pemilu pada 2004. Akibatnya dia dihukum penjara 18 bulan.

Pria kelahiran 3 Januari 1957 ini baru bergabung dengan Partai Gerindra pada 2008. Namun karirnya di internal partai menanjak dengan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jakarta.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jejak Pendapat PKS Jelang Pilkada DKI: Mardani Ali Sera Tertinggi Disusul Sohibul Iman dan Khoirudin

1 hari lalu

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera
Jejak Pendapat PKS Jelang Pilkada DKI: Mardani Ali Sera Tertinggi Disusul Sohibul Iman dan Khoirudin

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mendapatkan perolehan tertinggi dalam jejak pendapat internal kader PKS Jakarta untuk maju Pilkada DKI


PKS Masukkan Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

5 hari lalu

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohammad Sohibul Iman dalam konferensi pers usai pembukaan Rapimnas DPP PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022/Mutia Yuantisya
PKS Masukkan Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera sebagai calon kandidat masih bersifat usulan sebelum diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS


Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

36 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.


Profil 3 Jubir Capres-Cawapres yang Wara Wiri di Layar Kaca: Mardani Ali Sera, Habiburokhman, Chiko Hakim

17 Januari 2024

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (tengah) dan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Profil 3 Jubir Capres-Cawapres yang Wara Wiri di Layar Kaca: Mardani Ali Sera, Habiburokhman, Chiko Hakim

Mardani Ali Sera, Habiburokhman, Chiko Hakim kerap tampil di layar kaca sebagai jubir capres-cawapres menjelaskan visi misi mereka. Ini profilnya.


Mereka Bicara Soal Pemakzulan Jokowi: Mahfud MD, Puan Maharani, Yusril Ihza, Bivitri Susanti, Feri Amsari

16 Januari 2024

Presiden Joko Widodo mengepalkan tangan saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Mereka Bicara Soal Pemakzulan Jokowi: Mahfud MD, Puan Maharani, Yusril Ihza, Bivitri Susanti, Feri Amsari

Petisi 100 meminta pemakzulan Jokowi, begini pendapat Puan Maharani, Mahfud MD, Bivitri Susanti, Yusril Ihza, Feri Amsari dan


Rocky Gerung Ungkap Sosok yang Intervensi Anwar Usman: Pasti Kekuasaan di Atas MK

11 November 2023

Pengamat Politik Rocky Gerung usai diperiksa kasus Direktorat Tindak Pidana Umum atas kasus penyebaran berita hoaks dan fitnah di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 6 September 2023. Rocky mendapatkan 26 laporan polisi dalam kasus tersebut dari sejumlah daerah. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rocky Gerung Ungkap Sosok yang Intervensi Anwar Usman: Pasti Kekuasaan di Atas MK

Rocky Gerung mengatakan, pihak luar yang mengintervensi Anwar Usman pasti memiliki kedudukan lebih tinggi dari MK yakni presiden.


Soal Opsi Pemakzulan Jokowi, PKB Tunggu Sikap DPR

3 November 2023

Waketum PKB Jazilul Fawaid merespon berbagai isu politik terkini di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat, 3 November 2023. TEMPO/TIKA AYU
Soal Opsi Pemakzulan Jokowi, PKB Tunggu Sikap DPR

Menurut PKB, embrio untuk pemakzulan Jokowi memang banyak diterima dari masyarakat.


Pakar Hukum Anggap Ide Pemakzulan Jokowi Layak Dilanjutkan

2 November 2023

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengenakan pakaian adat Tanimbar Maluku menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar Hukum Anggap Ide Pemakzulan Jokowi Layak Dilanjutkan

"Isunya harus riil, bisa dibuktikan, dan erat kaitannya dengan Jokowi sendiri sebagai presiden," kata dia.


Soal Uji Materi Usia Cawapres, PKS Minta Ketua Hakim MK Tidak Ikut dalam Musyawarah Putusan

12 Oktober 2023

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Soal Uji Materi Usia Cawapres, PKS Minta Ketua Hakim MK Tidak Ikut dalam Musyawarah Putusan

PKS meminta Anwar Usman tidak ikut dalam musyawarah putusan uji materi usia cawapres. Ada hubungan keluarga dengan Jokowi dinilai tidak etis.


Inilah 8 Alasan Fraksi PKS Menolak Revisi UU IKN

4 Oktober 2023

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan sejumlah jajaran saat akan  menyampaikan keterangan saat konferensi pers perihal situasi Koalisi Pilpres 2024, di kantor DPP PKS, TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu 2 September 2023. Dalam keterangannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap bertahan di Koalisi Perubahan dan Persatuan mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Inilah 8 Alasan Fraksi PKS Menolak Revisi UU IKN

Fraksi PKS menjadi satu-satunya yang menolak pengesahan revisi UU IKN. Perpanjangan hak atas tanah bertentangan dengan konstitusi.