Momen perpisahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan wakilnya, Sandiaga Uno yang akan menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Foto: twitter.com/aniesbaswedan
Iklan
2. Ahmad Heryawan
Nama bekas Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mencuat dalam daftar nama calon wakil gubernur DKI Jakarta. Kader Persatuan Keadilan Sejahtera tersebut memiliki track record dalam pemerintahan daerah dengan menjadi Gubernur Jawa Barat selama dua periode berturut-turut.
Pria kelahiran Sukabumi 19 Juni 1966 disebut berperan besar dalam perkembangan Jawa Barat 10 tahun terakhir.
Sebenarnya Aher bukan orang baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kader PKS itu pernah duduk sebagai anggota DPRD DKI periode 1999-2004. Bahkan pada periode selanjutnya, Aher dipercaya untuk menjadi salah satu wakil ketua DPRD.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
Dalam Pemilihan Presiden, namanya pun sempat muncul untuk menjadi calon wakil preisden alternatif.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Jejak Pendapat PKS Jelang Pilkada DKI: Mardani Ali Sera Tertinggi Disusul Sohibul Iman dan Khoirudin
7 jam lalu
Jejak Pendapat PKS Jelang Pilkada DKI: Mardani Ali Sera Tertinggi Disusul Sohibul Iman dan Khoirudin
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mendapatkan perolehan tertinggi dalam jejak pendapat internal kader PKS Jakarta untuk maju Pilkada DKI
PKS Masukkan Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
4 hari lalu
PKS Masukkan Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera sebagai calon kandidat masih bersifat usulan sebelum diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS
Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?
35 hari lalu
Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?
Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.
Profil 3 Jubir Capres-Cawapres yang Wara Wiri di Layar Kaca: Mardani Ali Sera, Habiburokhman, Chiko Hakim
17 Januari 2024
Profil 3 Jubir Capres-Cawapres yang Wara Wiri di Layar Kaca: Mardani Ali Sera, Habiburokhman, Chiko Hakim
Mardani Ali Sera, Habiburokhman, Chiko Hakim kerap tampil di layar kaca sebagai jubir capres-cawapres menjelaskan visi misi mereka. Ini profilnya.
Mereka Bicara Soal Pemakzulan Jokowi: Mahfud MD, Puan Maharani, Yusril Ihza, Bivitri Susanti, Feri Amsari
16 Januari 2024
Mereka Bicara Soal Pemakzulan Jokowi: Mahfud MD, Puan Maharani, Yusril Ihza, Bivitri Susanti, Feri Amsari
Petisi 100 meminta pemakzulan Jokowi, begini pendapat Puan Maharani, Mahfud MD, Bivitri Susanti, Yusril Ihza, Feri Amsari dan
Rocky Gerung Ungkap Sosok yang Intervensi Anwar Usman: Pasti Kekuasaan di Atas MK
11 November 2023
Rocky Gerung Ungkap Sosok yang Intervensi Anwar Usman: Pasti Kekuasaan di Atas MK
Rocky Gerung mengatakan, pihak luar yang mengintervensi Anwar Usman pasti memiliki kedudukan lebih tinggi dari MK yakni presiden.
Soal Opsi Pemakzulan Jokowi, PKB Tunggu Sikap DPR
3 November 2023
Soal Opsi Pemakzulan Jokowi, PKB Tunggu Sikap DPR
Menurut PKB, embrio untuk pemakzulan Jokowi memang banyak diterima dari masyarakat.
Pakar Hukum Anggap Ide Pemakzulan Jokowi Layak Dilanjutkan
2 November 2023
Pakar Hukum Anggap Ide Pemakzulan Jokowi Layak Dilanjutkan
"Isunya harus riil, bisa dibuktikan, dan erat kaitannya dengan Jokowi sendiri sebagai presiden," kata dia.
Soal Uji Materi Usia Cawapres, PKS Minta Ketua Hakim MK Tidak Ikut dalam Musyawarah Putusan
12 Oktober 2023
Soal Uji Materi Usia Cawapres, PKS Minta Ketua Hakim MK Tidak Ikut dalam Musyawarah Putusan
PKS meminta Anwar Usman tidak ikut dalam musyawarah putusan uji materi usia cawapres. Ada hubungan keluarga dengan Jokowi dinilai tidak etis.
Inilah 8 Alasan Fraksi PKS Menolak Revisi UU IKN
4 Oktober 2023
Inilah 8 Alasan Fraksi PKS Menolak Revisi UU IKN
Fraksi PKS menjadi satu-satunya yang menolak pengesahan revisi UU IKN. Perpanjangan hak atas tanah bertentangan dengan konstitusi.
