Anies Baswedan Lepas Bantuan Warga Jakarta untuk Lombok

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden ACT Ahiyudin saat melepas bantuan logistik ke Lombok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Agustus 2018. Tempo/M Yusuf Manurung

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden ACT Ahiyudin saat melepas bantuan logistik ke Lombok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Agustus 2018. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Anies Baswedan melepas 20 truk bermuatan logistik untuk korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Acara pelepasan itu berlangsung di balai kota Jakarta, Ahad, 19 Agustus 2018. Anies didampingi oleh Presiden Aksi Cepat Tangap (ACT) Ahyudin.

    Baca: Bantu Korban Gempa Lombok, Sandiaga Gerakkan Pegawai Asal Lombok

    Anies menekan sirine sebagai tanda pelepasan truk bantuan kemanusiaan tersebut. Dia menyampaikan terima kasih kepada ACT atas reaksi yang cepat untuk membantu masyarakat Lombok. "Saya sampaikan juga terima kasih kepada warga Jakarta, yang secara fisik jaraknya jauh tapi secara hati dekat. Ini tak kalah pentingnya dari persoalan politik, ini adalah bagian dari persoalan solidaritas bangsa," kata Anies.

    Pengumpulan bantuan logistik dari masyarakat ini terhitung sejak 5 Agustus 2018. Total bantuan yang terkumpul sekitar 212 ton logistik. Diperkirakan bantuan tersebut tiba di Lombok pada tiga hari ke depan. Bantuan logistik itu terdiri dari berbagai macam kebutuhan dasar seperti, tenda, selimut, penjernih air, makanan, serta susu.

    Baca: Sandiaga: DKI Data Bantuan untuk Korban Gempa Lombok

    Presiden ACT Ahyudin berterimakasih atas dukungan Gubernur Anies Baswedan atas aksi kemanusiaan untuk korban gempa Lombok ini. “Kami apresiasi Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai relawan, faktualnya. Ada peran Pak Anies menggerakkan partisipasi warga DKI Jakarta," kata Ahyudin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.