Ini Kritik Pengamat UI Soal Minimnya JPO di Jalan Margonda Depok

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kota Depok di sekitar kawasan Jalan Margonda Raya, Depok. Kota Depok menempati peringkat kelima kota termacet di Indonesia dengan laju kendaraan 21,4 Km/jam. TEMPO/Subekti.

    Kota Depok di sekitar kawasan Jalan Margonda Raya, Depok. Kota Depok menempati peringkat kelima kota termacet di Indonesia dengan laju kendaraan 21,4 Km/jam. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi Universitas Indonesia Tri Cahyono mengkritik pemerintah soal jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Margonda Depok minim.

    Tri Cahyono menyebutkan keselamatan pejalan kaki di Jalan Margonda Depok harus menjadi prioritas.

    Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Tempat penyeberangan seperti JPO harus diperbanyak bagi kenyamanan pejalan kaki” ujar Tri lagi.

    Baca : Angkot dan Motor Wajib di Jalur Lambat Jalan Margonda Depok

    Terkait lokasi penambahan JPO kata Tri Pemkot Depok sebaiknya melakukan kajian untuk efektivitas kebijakan. Lokasi yang dipilih harus daerah yang ramai dan warga memang membutuhkan. “Jadi bisa digunakan sebagaimana fungsinya.”

    Menurut dia jembatan penyeberangan yang bisa jadi contoh itu yang menghubungakan Margo City dengan Depok Town Square. “Itu berguna sekali” ungkap dia.

    Sebelumnya Pemerintah Kota Depok berencana menambah jumlah jembatan penyeberangan orang yang masih minim di Jalan Margonda Raya.

    Wali Kota Depok Mohammad Idris menginginkan JPO yang baru difasilitasi dengan lapak bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Konsep umumnya itu luasannya dilebarkan. Nanti ada ruang bagi UMKM bisa menjajakan produknya” ujar Idris saat ditemui Tempo di Kampus Universitas Indonesia Ahad 19 Agustus 2018.

    Menurut Idris JPO yang bakalan dibangun serupa dengan skybridge atau skywalk di Pondok Indah. Lokasinya nanti di Gerbang Selamat Datang Kota Depok. “Tapi ini kecil-kecilanlah dibanding Pondok Indah” ungkap dia.

    Menurut diabiaya yang dibutuhkan sebesar Rp 10 miliar dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).  Lebar JPO yakni enam meter terbagi dua meter untuk UMKM dan sisanya untuk pejalan kaki. “Pembangunan direncanakan dimulai akhir 2018 dan rampung pada awal 2019.”

    Simak juga :
    Prakiraan Cuaca H-2 Idul Adha, BMKG: DKI Jakarta Seharian Cerah Berawan

    Keluhan mengenai fasilitas pejalan kaki sebelumnya disuarakan warga Depok bernama Djamaludddin. Menurut dia, trotoar kebanyakan dipakai untuk tempat parkir kendaraan dan lapak pedagang kaki lima.

    Sedangkan jumlah jembatan penyeberangan kurang sehingga masyarakat memilih menggunakkan bahu jalan. Di sepanjang 4,8 kilometer Jalan Margonda Depok hanya ada 5 jembatan penyeberangan yang kurang nyaman, padahal kawasan itu pusat belanja dan kuliner. "Akhirnya rawan kecelakaan karena pejalan kaki menggunakan bahu jalan,” kata Djamaluddin.

     
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.