Jumat, 19 Oktober 2018

Rebutan Wagub DKI Jakarta, Ini Kesepakatan yang Ditolak Gerindra

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri: Mayjend TNI (Purn) Ferrial Sofyan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Mohamad Taufik, dan Triwisaksana bergandeng tangan bersama seusai mengikuti rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta, 7 November 2017. ANTARA/Aprillio Akbar

    Dari kiri: Mayjend TNI (Purn) Ferrial Sofyan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Mohamad Taufik, dan Triwisaksana bergandeng tangan bersama seusai mengikuti rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta, 7 November 2017. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gerindra Jakarta Muhammad Taufik mengungkap kisah surat kesepakatan kursi wagub DKI Jakarta sepeninggal Sandiaga Uno mendaftar cawapres. Kesepakatan itu yang belakangan ditolaknya dan mengundang pernyataan dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

    Baca:
    Gerindra Tolak Kesepakatan Kursi Wagub, Ini Kata Anies Baswedan

    Koran Tempo edisi Selasa 21 Agustus 2018 menulis bahwa surat kesepakatan itu disodorkan kepada Taufik di ruang tunggu VIP Komisi Pemilihan Umum. Saat itu beberapa jam saja sebelum pendaftaran calon presiden pada Jumat 10 Agustus 2018.

    Menurut Taufik, di dalam ruang tunggu VIP itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Abdul Hakim meminta supaya Taufik menandatangani surat tersebut. Taufik mengatakan dalam surat itu terdapat dua nama yang dicalonkan PKS untuk mengisi kursi wakil gubernur yaitu Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardani Ali Sera dan Ketua fraksi PKS DPRD DKI periode 2009-2014 Nurmansyah Lubis.

    Taufik sempat menolak menandatangani surat tersebut. Ketika mendengarkan penolakan itu, menurut Taufik, Abdul Hakim lantas mengatakan PKS juga tak akan menandatangani surat dukungan untuk pendaftaran calon presiden.

    "Pakai ngancem. Kalau enggak mau tandatangan, sekjen enggak mau tandatangan. Enggak etis lah begitu," ujar Wakil Ketua DPRD DKI ini.

    Baca:
    Pengganti Sandiaga, PKS: Nama Bisa Dibahas Tapi ...

    Suasana di ruangan pun seketika gaduh. Taufik mengaku terpaksa menandatangani surat dengan kop berlambang padi yang diapit dua bulan sabit itu supaya meredam kegaduhan. Surat, kata dia, juga sudah ditandatangani terlebih dahulu di antaranya oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo.

    Baca konfirmasi PKS di halaman berikutnya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bravo 5 dan Cakra 19, Dua Tim Luhut untuk Jokowi di Pilpres 2019

    Menyandang nama Tim Bravo 5 dan Cakra 19, dua gugus purnawirawan Jenderal TNI menjadi tim bayangan pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.