Taufik menyatakan surat tersebut juga tak sah. Sebabnya, kata dia, tak ada tandatangan dari sekretaris Gerindra. "Enggak laku (suratnya). Orang sekretaris enggak ada," kata dia. Lagipula, kata dia, pembahasan nama calon wakil gubernur harus melalui mekanisme bersama dibahas di tingkat DPP.
Ketika dikonfirmasi mengenai surat yang disodorkan oleh PKS ke Gerindra Abdul Hakim hanya mengatakan, "Tidak tepat bertanya ke saya," ujar dia. Dia pun tak menjawab ketika ditanya apakah PKS sempat mengancam tak akan menandatangani surat dukungan pencalonan presiden.
Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti
Dihubungi pada Rabu 22 Agustus 2018, Syakir Purnomo menegaskan kembali bahwa pimpinan pusat partainya dan Gerindra sudah punya kesepakatan mengenai pengganti Sandiaga Uno di kursi Wakil Gubernur DI Jakarta. "Bahwa pengganti Sandiaga Salahuddin Uno dari PKS," katanya.
Baca:
Rebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, PKS Minta Gerindra Patuhi Pusat
Syakir mengatakan, selaku pengurus daerah, dia akan ikut kesepakatan itu. Harapan yang sama, dilakukan pengurus Gerindra Jakarta. "Kami sebagai pimpinan di tingkat wilayah dan juga Pak Taufik, Insya Allah akan tunduk dan taat dengan keputusan pimpinan pusat," kata Syakir.