TEMPO.CO, Serang – Polisi menyatakan berhati-hati menerapkan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan atau penistaan agama dalam kasus aliran sesat Kerajaan Ubur Ubur di Serang, Banten. Sejauh ini, pemimpin kerajaan itu, Aisyah Tusalamah Baiduri Intan, telah dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang ujaran kebencian di media sosial.
Baca: Alasan Polisi Kirim Pemimpin Kerajaan Ubur Ubur ke RS Jiwa Grogol
Kepala Polres Kota Serang Ajun Komisaris Besar Komarudin menuturkan tidak menerapkan pasal penistaan agama terhadap Aisyah karena sejumlah pertimbangan. "Yang pertama adalah kami masih mau memastikan kesehatan jiwa AS terlebih dahulu," ujarnya, Jumat, 24 Agustus 2018.
Untuk memastikan kejiwaan Aisyah, polisi meminta penelitian mendalam oleh ahli psikologi. Selama 14 hari, perempuan lulusan Sekolah Kesenian Bandung itu dititipkan di Rumah Sakit Jiwa Grogol.
Pertimbangan lain adalah polisi masih menunggu keterangan ahli pidana dan bahasa, yang saat ini masih memeriksa dokumen Kerajaan Ubur Ubur. "Pendapat ahli pidana dan ahli bahasa ini penting untuk mengetahui apakah kasus ini memenuhi unsur penodaan agama atau tidak,” ucapnya.
Baca: Ahli Bahasa Tak Mampu Pecahkan Kode Dokumen Kerajaan Ubur Ubur
Sejak awal keberadaan kerajaannya terungkap, Aisyah langsung dibayangi pasal penistaan agama. Sebab, dalam fatwa yang dikeluarkannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang
menyatakan ajaran Kerajaan Ubur Ubur sesat dan menyesatkan.
"Sehingga hal tersebut dapat dikenakan pasal penistaan agama, dan Kerajaan Ubur Ubur harus dibubarkan dan diproses hukum," ujar Sekretaris Umum MUI Kota Serang Amas Tajuddin.
Baca: Kerajaan Ubur Ubur Terancam Penistaan Agama, Komnas HAM Keberatan
MUI membuat fatwa itu setelah menelisik lima ujaran Aisyah dan menganggap dua di antaranya sesat dan menyesatkan. Dua ujaran itu adalah pemahaman Aisyah tentang perwujudan Allah SWT dan keyakinannya mengenai kenapa Hajar Aswad disukai dan diciumi umat Islam.
