Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS - Gerindra Rebutan Kursi Wagub, Anies Baswedan Ingin Netral

image-gnews
Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga S. Uno (kanan), berfoto selfie dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua dari kiri) dan Presiden Partai Keadilan Sejantera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, saat melakukan konferensi pers di kantor DPP Gerinda, Jakarta, 15 Febuari 2017. Dok.TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga S. Uno (kanan), berfoto selfie dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua dari kiri) dan Presiden Partai Keadilan Sejantera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, saat melakukan konferensi pers di kantor DPP Gerinda, Jakarta, 15 Febuari 2017. Dok.TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan sikapnya atas polemik perebutan kursi Wakil Gubernur DKI antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.

Baca juga: Sandiaga Uno Pamit, Anies Baswedan: We Will Miss Him

"Saya jelas tidak berada di partai manapun itu jelas, nggak ada yang tidak jelas, jelas sekali," kata Anies Baswedan di Balai Kota, Jumat, 24 Agustus.

"Tidak perlu dikaitkan dengan yang lain itu saja," kata Anies Baswedan.

Pernyataan itu dikeluarkan Anies Baswedan menanggapi tawaran untuk menjadi kader Gerindra. Tawaran itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman, agar partainya rela kursi Wakil Gubernur DKI diambil PKS.

"Itu imbauan saya, supaya ada keseimbangan juga," kata Prabowo Soenirman saat dikonfirmasi, Jumat, 24 Agustus 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman merasa partainya berhak atas kursi Wakil Gubernur DKI karena telah merelakan posisi calon wakil presiden  kepada Sandiaga Uno, yang saat itu masih tercatat sebagai kader Gerindra. Sandiaga Uno maju untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik membantah adanya kesepakatan itu. Taufik berujar bahwa kesepakatan itu hanya keinginan PKS.

Simak juga: Begini Kerepotan Anies Baswedan Setelah Ditinggal Sandiaga Uno

Taufik kukuh Gerindra tetap akan menyodorkan satu nama pengganti Sandiaga untuk dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, sesuai mekanisme yang berlaku. Taufik mengatakan Gerindra tetap akan menyodorkan satu nama.

"Serahkan sama DPRD, kan ketentuannya yang milih DPRD," kata Taufik, Ahad, 19 Agustus 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

2 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

3 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya belum meminta posisi menteri yang akan diisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.


Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

5 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan proses perumusan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah cukup melibatkan masyarakat. Tito berujar pemerintah telah berulang kali melakukan komunikasi publik tentang RUU DKJ. Di antaranya, kata dia, melalui uji publik yang sudah dilaksanakan setidaknya empat kali pada 2022 dan 2023.


Barang Impor Bawaan Penumpang Dibatasi, Sandiaga Uno: Belanja di Indonesia Saja

6 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Hotel Fairmont di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Barang Impor Bawaan Penumpang Dibatasi, Sandiaga Uno: Belanja di Indonesia Saja

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno tanggapi pembatasan barang impor bawaan penumpang.


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

9 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

13 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


Bali Raih Penghargaan Pulau Terbaik dari Pembaca DestinAsian

17 jam lalu

Wisata Bali (TEMPO/Mila Novita)
Bali Raih Penghargaan Pulau Terbaik dari Pembaca DestinAsian

Bali mampu menyumbang 50 persen dari target 14,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun ini.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

22 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Reaksi Gerindra dan PAN soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Reaksi Gerindra dan PAN soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta jatah menteri minimal 5 menteri mendapat reaksi dari Gerindra dan PAN.