Nur Mahmudi Ismail Tersangka Korupsi, Negara Rugi Rp 10 Miliar

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rumah mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail pasca penetapn sebagai tersangka kasus korupsi, Griya Tugu Asri, Depok, Rabu, 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan

    Rumah mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail pasca penetapn sebagai tersangka kasus korupsi, Griya Tugu Asri, Depok, Rabu, 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polresta Depok Komisaris Besar Didik Sugiarto mengatakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 10,7 miliar akibat dugaan pidana korupsi pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos, Kota Depok, oleh mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.

    Baca juga: Begini Polisi Tetapkan Nur Mahmudi Ismail Tersangka Korupsi

    Angka tersebut bedasarkan penghitungan kerugian oleh tim auditor dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. “Kerugian ya sudah cukup banyak miliaran jumlahnya. Nanti pada saat persidangan akan dibuka secara transparan Rp 10 an miliar,” ujar Didik di Polresta Depok, Rabu 29 Agustus 2018.

    Menurut Didik, pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Nangka harusnya ditalangi oleh pengembang Apartemen Green Lake View. Itu tertuang dalam surat izin yang dikeluarkan oleh Nur Mahmudi Ismail yang saat itu sebagai Wali Kota Depok. 

    “Tapi, fakta penyidikan yang ditemukan bahwa ada anggaran dari APBD yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah  di 2015,” ujar Didik.

    Hasil penyidikan sementara, kata Didik, mekanisme penganggaran di DPRD Kota Depok sudah sesuai prosedur. Proses penyidikan masih terus dilakukan untuk memastikan aliran dana. “Sejauh ini DPRD melakukan sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Didik.

    Penyidik Polres Kota Depok menetapkan mantan  Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka tindak pidana korupsi proyek Jalan Nangka Tapos. “Statusnya telah dinaikkan menjadi tersangka berdasarkan gelar perkara," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Selasa malam, 28 Agustus 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.