Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhammad Taufik Pastikan Anggaran Pokir Tidak Masuk RAPBD-P DKI

Reporter

Editor

Suseno

image-gnews
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menemani adiknya, Mohamad Taufik, menjalani sidang suap reklamasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 24 Agustus 2016. Tempo/Maya Ayu
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menemani adiknya, Mohamad Taufik, menjalani sidang suap reklamasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 24 Agustus 2016. Tempo/Maya Ayu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik memastikan anggaran pokok pikiran (pokir) tidak akan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2018. Sebab anggaran pokir tidak diperlukan karena telah ada anggaran untuk program-program di tingkat Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Baca: Soal APBD Perubahan, Ahok: Jangan Ada Pokir, Kasihan Pak Anies

"Tidak ada pokir-pokir begitu, sekarang kan masa reses menyerap aspirasi, kemudian aspirasi yang sudah diparipurnakan dimasukkan sebagai bagian dari program, jadi tidak perlu lagi lah ada pokir," kata Taufik di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa, 4 September 2018.

Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang dijaring oleh anggota DPRD selama masa reses. Pada masa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mata anggaran ini ditolak. Alasannya, pokok pikiran mestinya sudah masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang di tingkat kelurahan. Ahok menyebut anggaran yang nilainya triliunan rupiah itu tidak masuk akal.

Pekan lalu, anggota DPRD dari Fraksi Hanura, Syafruddin, meminta anggaran pokir kembali disiapkan dalam APBD-P 2018. Dia menilai anggaran pokir ini dibutuhkan untuk mengeksekusi masalah masyarakat yang didengar anggota DPRD DKI selama masa reses.

Gubernur Anies Baswedan sebelumnya juga memberi sinyal kepada DPRD untuk tidak memanfaatkan RAPBD-P demi kepentingan eksekutif maupun legislatif. Anies menyebut pengadaan anggaran pokir dalam APBD-P tidak signifikan karena ada anggaran lainnya yang serupa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Harus kita pastikan tidak ada redundency, kalau sudah ada anggaran yang bisa cover dari pos lain ya tidak, nanti jadi double-double, sudah ada kegiatan event, nanti ada uang jalan, uang harian, uang makan, semuanya akan muncul," ucap Anies menjelaskan.

Baca: DPRD Minta Anggaran yang Pernah Dicoret Ahok, Ini Jawaban Anies

Menurut Taufik, aspirasi masyarakat yang akan direalisasikan dimasukkan dalam program milik SKPD. Dengan demikian, lembaga yang berwenang mengajukan anggaran untuk merealisasikan aspirasi masyarakat adalah SKPD.

"Mana bisa dewan menghitung, yang menghitung satuannya kan nanti SKPD, kalau ada orang ngomong (mengajukan) pokir itu mengkhayal, setahu saya, saya lihat tidak ada itu (usulan anggaran pokir) di anggaran," kata Muhammad Taufik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

1 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Program Rice Cooker Gratis ESDM Tersalurkan 68,5 Persen, Habiskan Duit Rp 176 Miliar

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Rice cooker yang akan didistribusikan memiliki kapasitas 1,8-2,0 liter, mencantumkan label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan hemat energi, serta memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tempo/Tony Hartawan
Program Rice Cooker Gratis ESDM Tersalurkan 68,5 Persen, Habiskan Duit Rp 176 Miliar

ESDM meminta maaf program hibah rice cooker gratis belum bisa memenuhi harapan.


Apa yang Membuat Mensos Nangis di DPR? Tri Rismaharini: Kami Tidak Nyopet Satu Rupiah Pun

7 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini menangis dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa 19 Maret 2024. Foto : Istimewa
Apa yang Membuat Mensos Nangis di DPR? Tri Rismaharini: Kami Tidak Nyopet Satu Rupiah Pun

Momen Mensos Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, dari menangis hingga dicecar soal realisasi anggaran Kemensos tahun 2023.


Tips Alokasikan Keuangan dari Pakar, Termasuk untuk Lebaran

7 hari lalu

Ilustrasi wanita mengatur alokasi keuangan. Freepik.com/marymarkevich
Tips Alokasikan Keuangan dari Pakar, Termasuk untuk Lebaran

Perencana keuangan membagikan saran mengalokasikan anggaran, termasuk menghadapi kenaikan harga menjelang Lebaran


DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

7 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di kawasan Hutan Kota Plataran, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Ahad, 10 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda


Mentan Pastikan Sri Mulyani Segera Keluarkan Surat Keputusan Tambahan Pupuk Subsidi

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Mentan Pastikan Sri Mulyani Segera Keluarkan Surat Keputusan Tambahan Pupuk Subsidi

Mentan Amran Sulaiman memastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal segera mengeluarkan SK soal tambahan pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton.


Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

8 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai menghadiri Indonesia EBTKE Conex 2023 di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 12 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.


Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos 2024 Melambung Tajam hingga 135 Persen

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos 2024 Melambung Tajam hingga 135 Persen

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut, anggaran Bansos mengalami lonjakan tajam. Per 29 Februari 2024, realisasi anggaran Bansos mencapai Rp 9,6 triliun.


Mentan Galakkan Pompanisasi 500 Ribu Hektare di Jawa, Siapkan Anggaran Rp 5,8 Triliun

9 hari lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Mentan Galakkan Pompanisasi 500 Ribu Hektare di Jawa, Siapkan Anggaran Rp 5,8 Triliun

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bakal melakukan pompanisasi pada 500 ribu hektare lahan tadah hujan di Pulau Jawa.