Air Bersih, Anies: 12 Tahun Tanpa Pipa Baru, Uang Kita ke Mana?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan peta transportasi Jakarta kepada warga di dalam sebuah bus di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2018. Tempo/Amston Probel

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan peta transportasi Jakarta kepada warga di dalam sebuah bus di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2018. Tempo/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung beberapa masalah dasar warga Ibu Kota, seperti air dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Nasional, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI).

    Anies berujar, tugas Pemerintah DKI adalah memastikan kebutuhan dasar warganya, seperti air bersih. Masalahnya, kata Anies, hanya 57 persen warga DKI yang memiliki akses pipa air. "Jadi hampir separuh itu tidak punya akses pada air bersih," ucap Anies dengan nada prihatin.

    Baca : DKI Masih Cari Lahan Shelter Warga Bukit Duri yang Menang Gugatan

    Anies menuturkan, Jakarta bisa menjadi sebuah kota karena ada sumber daya air. Sebanyak 13 sungai mengaliri wilayah Ibu Kota. Menurut dia, tak ada kota lain di Jawa yang memiliki sungai sebanyak itu.

    Anies kemudian membeberkan kinerja Pemerintah DKI Jakarta sampai saat ini soal akses air bersih.

    "Ternyata dalam 12 tahun terakhir ini tidak pernah ada proses penambahan jejaring pipa kepada masyarakat. 12 tahun, Jadi lalu uang kita ke mana? Mana yang monitoring?," katanya.

    Untuk itu, Anies berharap kehadiran AAIPI membantu mengawasinya. AAIPI diharapkan dapat memberi peringatan terhadap tugas dan capaian-capain Pemerintah DKI Jakarta yang meleset. "Kami mohon bantuan, ini basic service" ujarnya.

    Simak:
    Kampung Susun, Ini Kekecewaan Warga Bukit Duri kepada Pemprov DKI

    Kebutuhan dasar selanjutnya yang disinggung Anies adalah rumah. Anies berujar, 49 persen penduduk DKI masih ngontrak, sama seperti kota besar lainnya.

    Namun bedanya, kata Anies, penduduk metropolitan lain ngontrak karena warganya mayoritas pekerja yang memilih untuk ngontrak. "Kalau di sini itu karena tak terjangkau harganya," katanya.

    Anies menuturkan, memiliki rumah merupakan bagian dari kesejahteraan, karena nilainya yang terus naik. Maka, ujar Anies, Pemerintah DKI di masanya ngotot untuk program rumah DP 0 rupiah. "Supaya dia (warga) terbawa di dalam eskalator sosial ekonomi lewat nilai tanah dan bangunan," katanya.

    Baca juga:

    Staf Pribadi Tanggapi Viral Kabar Ahok Akan Nikahi Polwan

    Terakhir, Anies menyinggung pendidikan. Di Jakarta, kata Anies, anak yang menyelesaikan pendidikan level SMA hanya 67 persen. Artinya, sepertiga anak di Ibu kota tidak pernah lulus SMA.

    Jika bicara tentang peluang, lanjut Anies, anak-anak itu sudah keluar dari pasar pekerja. "Karena labor market di Jakarta mengharuskan lulusan SMA," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.