TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada kesalahan dalam pelaksanaan program pembenahan kampung, Community Action Plan (CAP) Bukit Duri. Ia menilai, Jakarta Konsultindo selaku konsultan pemenang lelang, tidak menjalankan tugas dengan benar. “Konsultannya lebih banyak ngobrol sama Sudin daripada sama warga," ucap Anies, kata Anies di Ancol, Kamis, 6 September 2018.
Baca:
Komunitas Waga Bukit Duri: Program CAP Anies Hanya Beautifikasi
Baca Juga:
Anies mengatakan telah menggelar rapat evaluasi dengan instansi terkait penanganan kampung Bukit Duri yang tergusur sejak era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu. Namun, Anies tak mau membeberkan hasil evaluasi tersebut.
Sebelumnya, Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, mengatakan program CAP tidak sesuai dengan harapan. "Ternyata isinya kebanyakan hanya beautifikasi, tidak ada substansi untuk mempersiapkan pembangunan kampung susun itu," kata Sandyawan, Rabu lalu.
Sandyawan mengatakan, warga Bukit Duri ingin adanya kejelasan pelaksanaan pembangunan kampung susun, sebagai ganti dari kampung mereka yang sudah digusur. Sementara program CAP itu, ujar Sandyawan, bahkan tidak menganggap keberadaan warga penggusuran di Bukit Duri.
Menurut Sandyawan, belum ada pendataan warga yang dilakukan untuk kepentingan pembangunan kampung. "Padahal Pak Gubernur mengatakan semua warga itu mesti dipulihkan, apalagi secara hukum kami menang di pengadilan. Sampai sekarang kami belum ada pengakuan," katanya.
Baca:
Alasan Hakim Menangkan Gugatan Penggusuran Warga Bukit Duri
Tiga Kali Menang, Ini Tuntutan Korban Penggusuran Bukit Duri
Anies Baswedan mengatakan, ia bisa merasakan kekecewaan warga Bukit Duri atas pelaksanaan program CAP yang tidak berorientasi pada pembangunan kampung susun. Untuk itu dia akan mengambil tindakan agar pembangunan bisa dikembalikan sesuai harapan. "Saya juga kecewa, sama aparat yang jalannya gak bener. Semua bakal dapat teguran," kata Anies.
