Korupsi Jalan Nangka, Nur Mahmudi Ismail Bantah Bantu Perizinan

Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail memasuki mobilnya seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pelebaran jalan, di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Pengacara Nur Mahmudi Ismail, Iim Abdul Halim menyampaikan polisi menyetujui pengajuan penangguhan penahanan untuk Mantan Wali Kota Depok dua periode itu. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Depok -  Mantan Wali Kota Depok  periode 2006-2016  Nur Mahamudi Ismail diperiksa selama 14 jam oleh penyidik Polresta Depok, Kamis, 13 September 2018. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu keluar dari kantor Polresta Depok pukul 23.20 dengan langkah gontai.

Baca juga: Ketua DPRD Depok: Anggaran Pembebasan Jalan Nangka Ditolak

Nur Mahmudi Ismail irit bicara ketika ditanyakan wartawan soal perananannya dalam pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Cempaka Group sebagai pengembang Apartemen Green Lake View.

Dirinya juga enggan mengomentari pernyataan Cempaka Group yang diduga memberikan sejumlah uang untuk membantu perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). “Nanti tanya saja ke pengacara saya,” ujar Nur Mahmudi.

Mengenai kedekatannya dengan pemilik Cempaka Group, Teddy Budianto, mantan Menteri Kehutanana era Gus Dur itu juga irit bicara. “Itu ada pengacara,” ujar Nur Mahmudi sembari menutup pintu mobil.

Kuasa hukum Nur Mahmudi Ismail, Iim Abdul Halim, membantah penyidik menanyakan terkait kejanggalan perizinan dari Cempaka Group yang harusnya bertanggung jawab membebaskan lahan di Jalan Nangka. 

“Nggak ada, nggak tahu kita,” kata Iim. Dia juga menampik bahwa Nur Mahmudi Ismail ikut membantu perizinan Apartemem Green Lake View, sehingga Pemerintah Kota Depok yang mengucurkan anggaran untuk pengadaan tanah pelebaran jalan. “Nggak tahu kami soal itu,” ucap Iim.

Polisi mengungkap peranNur Mahmudi Ismail dalam sangkaan korupsi proyek pelebaran jalan yang merugikan negara Rp 10,7 miliar. Nur Mahmudi Ismail disebut membuat anggaran pembebasan lahan berganda.

Kepala Kepolisian Resor Kota Depok Komisaris Besar Didik Sugiarto mengatakan pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka di Tapos telah dilakukan oleh pengembang apartemen di lokasi. Itu sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan Nur Mahmudi Ismail saat menjabat Wali Kota Depok. 

“Fakta penyelidikan menemukan ada anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah pada 2015,” kata Didik, seperti ditulis Koran Tempo, Jumat, 31 Agustus 2018. Nur Mahmudi Ismail bahkan mengalokasikan anggaran yang sama sejak 2013.

Penuturan Didik klop dengan pengakuan pihak Cempaka Group. Juru bicara perusahaan itu, Ikhsan, menceritakan bahwa Nur Mahmudi Ismail pernah berjanji melebarkan Jalan Nangka yang menjadi akses masuk ke Apartemen Green Lake View.

Baca juga: Suami Tembak Istri, Kenali Perbedaan Airsoft Gun dan Air Gun

Lokasi apartemen dekat dengan pintu Jalan Tol Cijago, tepatnya sekitar 300 meter dari persimpangan Jalan Nangka-Jalan Raya Bogor.

Janji tersebut dilontarkan ketika Cempaka Group mengurus perizinan pembangunan superblok seluas 13 hektare itu pada 2012. Menurut Ikhsan, setelah menyerahkan sejumlah uang, pengembang mendapat keistimewaan.

Janji Nur Mahmudi Ismail untuk melebkaran Jalan Nangka dari 5 meter menjadi 14 meter belum terwujud. “Kami tetap saja nungguin janji mau ada pelebaran jalan. Sampai sekarang belum ada hasilnya,” kata Ikhsan.






Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

3 hari lalu

Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

Polantas Polda Metro Jaya mencegat dan menangkap buronan Bareskrim dalam kasus korupsi, Giki Argadiaksa, di Tol JORR


Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

3 hari lalu

Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

Pengadilan Vatikan menyidang kasus dugaan korupsi di Vatikan dengan terdakwa mantan kardinal dan analis keamanan gadungan


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

11 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

Kejagung memeriksa tujuh saksi untuk kasus dugaan korupsi BTS Kominfo.


Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

12 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

Kejagung memeriksa dua orang saksi di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5.


Korupsi Tanah Cipayung Libatkan Pejabat DKI, Kejati Serahkan Berkas, Tersangka & Barang Bukti

13 hari lalu

Korupsi Tanah Cipayung Libatkan Pejabat DKI, Kejati Serahkan Berkas, Tersangka & Barang Bukti

Kejaksaan Tinggi DKI menyerahkan tanggung jawab berkas perkara, tersangka dan barang bukti tahap II perkara korupsi pembebasan lahan di Cipayung.


Kejagung Periksa 3 Orang di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Salah Satunya Direktur Keuangan BAKTI

13 hari lalu

Kejagung Periksa 3 Orang di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Salah Satunya Direktur Keuangan BAKTI

Kejagung memeriksa tiga orang saksi di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) Kementerian Kominfo.


Transparency International Soroti KTT G20 yang Tak Fokus ke Korupsi Lintas Negara

13 hari lalu

Transparency International Soroti KTT G20 yang Tak Fokus ke Korupsi Lintas Negara

Transparency International telah melayangkan surat terbuka kepada Presidensi G20 lantaran KTT dianggap absen dari pembahasan isu-isu korupsi lintas negara.


Manajemen Transjakarta Dilaporkan ke KPK, Disebut Ada Indikasi Korupsi di Sistem Tiket

14 hari lalu

Manajemen Transjakarta Dilaporkan ke KPK, Disebut Ada Indikasi Korupsi di Sistem Tiket

FAKTA Indonesia dampingi Musa Emyus melaporkan PT Transjakarta ke KPK karena indikasi korupsi dalam pembuatan sistem pengelolaan keuangan tiket.


Manajemen Transjakarta Dilaporkan ke KPK Buntut Polemik Sistem Tap In-Tap Out

14 hari lalu

Manajemen Transjakarta Dilaporkan ke KPK Buntut Polemik Sistem Tap In-Tap Out

Mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta laporkan PT Transjakarta ke KPK atas dugaan korupsi


Kasus Korupsi Jual Beli BBM Nontunai, Polri Sita Dokumen dan Barang Elektronik

17 hari lalu

Kasus Korupsi Jual Beli BBM Nontunai, Polri Sita Dokumen dan Barang Elektronik

Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan korupsi jual beli BBM nontunai dari tahun 2009 sampai 2012.