Jumat, 21 September 2018

Peredaran Senjata Marak, Kriminolog: Pengawasan Intelijen Lemah

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi menggeledah dan menyita senjata air soft gun yang diacung-acungkan tersangka Teza Irawan di jalan tol Dalam Kota Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018.  Foto: TMC Polda Metro Jaya.

    Polisi menggeledah dan menyita senjata air soft gun yang diacung-acungkan tersangka Teza Irawan di jalan tol Dalam Kota Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018. Foto: TMC Polda Metro Jaya.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kriminolog Universitas Indonesia Ferdinand Andi Lolo menilai kasus penembakan suami terhadap istrinya menggunakan senjata air gun di wilayah Kebon Bawang, Jakarta Utara, terjadi karena lemahnya pegawasan intelijen terhadap senjata.

    Baca:
    Suami Tembak Istri, Kenali Perbedaan Airsoft Gun dan Air Gun 

    "Kontrol senjata masih lemah dan hanya dimonopoli oleh Polri yang notabene memiliki keterbatasan personel dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk," kata Ferdinand saat dihubungi, Jumat, 14 September 2018.

    Deny Hidayat menembak istrinya, Yunita, pada 9 September 2018 pukul 17.00 WIB. Peristiwa itu terjadi di kediaman mereka di Jalan Jati I RT 02 RW 10 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Usai melakukan penembakan, Deny melarikan diri dan akhirnya diserahkan oleh keluarganya ke Kantor Kepolisian Polres Jakarta Utara pada Kamis, 13 September 2018.

    Menurut Ferdinand, kontrol senjata yang lemah itu menciptakan ruang yang terbuka untuk bisnis dan peredarannya. "Ditambah keuntungan yang besar membuat siapa pun dapat mengakses senjata api jika dana dan koneksinya cukup," kata Ferdinand.

    Baca juga:
    Kronologis Pembunuhan Cileungsi, Kelamin Dipotong dan Dikantongi
    Pembunuhan di Cileungsi, Ini Motif YS Potong Kelamin Korban

    Ferdinand menyarankan sejumlah lembaga negara seperti TNI, Kejaksaan, Polisi dan Badan Intelijen Negaran memperkuat fungsi inteljennya. "Fungsi pengawasan dari inteligen itu yang harus ditingkatkan untuk peredaran senjata ini," ucap Ferdinand.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salah Tangkap, Penangkapan Terduga Teroris, dan Pelanggaran HAM

    Sejak insiden Mako Brimob Kelapa Dua pada Mei 2018, Polri tak mempublikasi penangkapan terduga teroris yang berpotensi terjadi Pelanggaran HAM.