BPJS Kesehatan Defisit, Depok Talangi Rp 4,6 Miliar

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana bangsal perawatan pasien anak penderita DBD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok, 2 Februari 2016.Jumlah ini meningkat dibandingkan akhir tahun 2015 yang hanya sebanyak 51 pasien. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Suasana bangsal perawatan pasien anak penderita DBD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok, 2 Februari 2016.Jumlah ini meningkat dibandingkan akhir tahun 2015 yang hanya sebanyak 51 pasien. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Depok -  Pemerintah Kota Depok akan menalangi pajak rokok untuk menambal iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, khususnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang saat ini sedang defisit.

    Baca juga: Utang BPJS dan 'Obat' Untuk Jeritan Rumah Sakit di Jakarta

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita, mengatakan talangan tersebut selama tiga bulan senilai Rp 4,6 miliar. Dana  itu untuk menalangi iuran 67.943 peserta PBI tambahan.

    Dengan begitu, kata Novarita, jumlah pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan di Depok bakal naik 11 persen menjadi 209 ribu orang. “Warga Depok yang terdaftar dalam PBI akan mendapat pelayanan kelas III,” kata Novarita kepada Tempo, Ahad, 16 September 2018.

    Kepala BPJS Kesehatan Kota Depok, Maya Febriyanti Purwandari, mengatakan pihaknya sudah memiliki program bersama pemerintah untuk menambah cakupan peserta.

    Menurut Maya, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kota Depok telah bermitra dengan 129 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang terdiri atas 32 puskesmas, 84 klinik pratama, 11 dokter praktik perorangan, dan 2 dokter praktik gigi perorangan. 

    BPJS Kesehatan juga bermitra  dengan 26 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 18 rumah sakit dan 8 klinik utama, serta 16 apotek dan 7 optik. 

    Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Depok, Hardiono, mengatakan sudah memastikan penerima PBI adalah warga tidak mampu. Menurut dia, dinas sosial memiliki bank data yang disinkronkan dengan data milik BPJS Kesehatan.

    Data tersebut kemudian diverifikasi untuk memperoleh data penduduk tak mampu. “Misalnya, janda yang memiliki anak yang masih bersekolah,” kata Hardiono.

    Baca juga: Kuota CPNS untuk DKI Jakarta Hanya 3.200, Mayoritas Guru

    Opsi memakai pajak rokok untuk menambal defisit BPJS Kesehatan mengemuka sejak akhir 2017. Pemerintah pun akan merevisi Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional agar akomodatif atas penggunaan sebagian dana hasil cukai rokok untuk BPJS Kesehatan. 

    Sebelummya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan sebagian pajak rokok akan disisihkan untuk membantu menambal defisit BPJS Kesehatan. “Hanya 75 persen dari 50 persen porsi dana kesehatan, atau sekitar 37,5 persen saja. Jadi semacam sin tax,” ucap Mardiasmo. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.