BPJS Tunggak Rp 27 Miliar, RSUD Kota Bekasi Tolak Pinjam Bank

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, 2018. Tempo/Ali Anwar

    RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, 2018. Tempo/Ali Anwar

    TEMPO.CO, Bekasi - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggak hingga Rp 27 miliar kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi. Namun, rumah sakit pelat merah tersebut menolak meminjam uang ke bank untuk menutupi piutang tersebut.

    Baca: BPJS Kesehatan Defisit, Depok Talangi Rp 4,6 Miliar

    "Harusnya yang hutang ke bank itu BPJS, kemudian uang utangan dipakai membayar tunggakannya ke rumah sakit," kata Direktur RSUD Kota Bekasi, Kusnanto Saidi kepada Tempo, Senin, 17 September 2018.

    Kusnanto mengatakan rumah sakit meminjam uang ke bank untuk menutup piutang BPJS adalah logika yang salah.

    Soalnya, kata dia, rumah sakit telah menjalankan kewajibannya yaitu melayani masyarakat berobat. "Kok kita juga yang disuruh mencari uang," kata Kusnanto.

    Menurut dia, tunggakan BPJS Kesehatan di RSUD Kota Bekasi hingga Rp 27 miliar terdiri dari klaim bulan Juni-Juli senilai Rp 18 miliar, kemudian ditambah rencana pengajuan klaim di bulan Agustus sekitar Rp 9 miliar.

    Meskipun ada dana menunggak di BPJS Kesehatan, Kusnanto enggan mengajukan pinjaman ke perbankan dengan jaminan dokumen penagihan klaim. Menurut dia, pinjaman ke bank mempunyai risiko, yaitu harus menanggung bunga perbankan.

    Sebagai solusi sementara, RSUD Kota Bekasi memilih menggunakan dana dari APBD. "Kami pakai dana pribadi dulu," kata dia.

    Dana itu diambil dari biaya berobat gratis melalui Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut dia, dana yang tersedia saat ini mencapai Rp 21 miliar. "Kami ajukan lagi di APBD Perubahan Rp 44 miliar," kata dia.

    Karena itu, kata dia, meskipun BPJS Kesehatan menunggak hingga Rp 27 miliar, operasional rumah sakit tetap berjalan dengan baik. Tapi, jika tunggakan belum juga dibayarkan, maka biaya untuk menggaji pegawai dan belanja obat akan terancam. "Kebutuhan setiap bulan hingga Rp 20 miliar," ujar dia.

    Kusnanto menambahkan, jaminan kesehatan dari BPJS juga mulai dibatasi. Misalnya, layanan fisioterapi dibatasi hanya dua kali sepekan.

    Baca: BPJS Bikin RSUD Menjerit, Ini Daftar Utang dan Bunganya

    Meski demikian, pihak RSUD tetap melayani meskipun melebihi ketetapan dari BPJS Kesehatan. Untuk menyiasatinya, RSUD menanggung menggunakan dana daerah dari Kartu Sehat. "Tidak mungkin orang sudah datang ingin berobat, kemudian tidak mendapatkan pelayanan karena dibatasi," ujar mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.