TEMPO.CO, Depok - Pemberlakuan sistem ganjil genap di Jalan Margonda Depok masih dalam kajian. Karena itu Wali Kota Depok Muhammad Idris belum bisa menyampaikan rencana itu secara detail kepada publik. “Belum ada kajian yang disepakati,” ujar Idris di Terminal Jatijajar, Senin, 17 September 2018.
Baca: Anggota DPR Sebut Ganjil Genap di Jalan Margonda Bukan Solusi
Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan kajian sistem ganjil-genap belum rampung. Instansinya saat ini masih fokus menyelesaikan uji coba operasional Terminal Jatijajar. “Setelah ini bakalan kami tindaklanjuti lagi,” katanya.
Dadang sebelumnya mengatakan tengah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk penerapan sistem ganjil-genap di Jalan Margonda. Sosialisasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan segera dilakukan setelah hasil kajian rampung.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Bambang Prihartono mendukung rencana pemberlakuan ganjil-genap di Jalan Margonda. Namun untuk dukungan itu BPTJ masih menuju hasil kajian dari Dinas Perhubungan Kota Depok.
Pengamat transportasi Universitas Indonesia, Tri Cahyono, mengatakan sebagai wilayah penyangga ibu kota, jalan-jalan yang ada di Kota Depok bisa dikatakan sempit. Infrastruktur yang kurang memadai inilah yang menjadi faktor utama kemacetan. “Depok kalah dari daerah seperti Tangerang Selatan,” kata dia.
Baca: Setahun Wali Kota Depok, Margonda Masih Semrawut
Tri berharap, penerapan ganjil genap ini didasarkan hasil kajian. “Kebijakannya jangan karena ikut-ikutan, apalagi dengan DKI karena permasalahannya berbeda,” ujar Tri. Menurut Tri, potensi penolakan masyarakat akan kecil jika kebijakan yang diambil didasarkan atas analisa masalah secara menyeluruh.
