Diduga Hendak Tawuran, 98 Pelajar Digiring ke Polsek Putri

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi tawuran pelajar. Dok. TEMPO/Dasril Roszandi;

    Ilustrasi tawuran pelajar. Dok. TEMPO/Dasril Roszandi;

    TEMPO.CO, Bogor - Polisi mengamankan puluhan pelajar sekolah menengah kejuruan yang diduga hendak tawuran. Pelajar-pelajar itu dirazia saat bergerombol di Gang Asem Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor. “Diduga hendak tawuran dengan pelajar dari Kota Bogor,” kata Kapolres Bogor, Ajun Komisaris Besar Andy M. Dicky, Selasa 18 September 2018.

    Baca: Pelajar Tawuran Divonis Penjara 4 Tahun, Ini Pertimbangan Hakim

    Andy mengatakan, para pelajar itu gabungan dari enam SMK swasta yang berasal dari Kota/Kabupaten Bogor dan Kota Depok. “Total ada 98 pelajar,” kata dia. Rinciannya, 21 siswa SMK YAPIZ Kota Bogor,  39 siswa SMK YKTB Kota Bogor, 7 siswa SMK YATEK Kota Bogor, 15 siswa SMK MEKANIKA Kota Bogor, 4 siswa SMK TRI DAYA Kabupaten Bogor, dan 12 siswa SMK WIJAYA KUSUMA Kota Depok.

    Menurut Andy, berdasarkan informasi yang diterima polisi, pelajar-pelajar itu merencanakan tawuran dengan kelompok siswa SMK Karya Nugraha Kota Bogor. “Katanya di seputar pintu tol Gunung Putri,” kata Dicky.

    Dari hasil pemeriksaan diketahui, pelajar-pelajar itu awalnya berkumpul di Kota Bogor. Mereka kemudian menyewa bus seharga Rp 600 ribu untuk sampai ke Gunung Putri. “Tapi kami tidak menemukan senjata tajam, diduga sudah diamankan oleh temannya,” kata Dicky.

    Puluhan pelajar tersebut, lanjut Dicky, hanya diberikan arahan dan peringatan keras agar tidak mengulangi perbuatannya dan membuat surat pernyataan didampingi pihak sekolah dan orang tua.

    Baca: Satu Tewas Dalam Tawuran Pelajar di Cileungsi

    Polisi memperketat pengawasan di sekolah-sekolah setelah terjadi dua tawuran dalam sepekan terakhir di Kabupaten Bogor. Dua pelajar tewas dan satu kritis akibat indisen itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.