Spanduk Tolak Wagub DKI Jakarta dari PKS, Gerindra: Tidak Etis

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menanggapi terpasangnya selembar spanduk berisi penolakan terhadap Wagub DKI Jakarta asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Spanduk itu terpasang di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dekat dengan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

    Baca berita sebelumnya:
    Spanduk Tolak Wagub DKI Jakarta dari PKS Terpasang Dekat Gedung DPRD

    Menurut Andre, spanduk dan isinya itu tidak etis. Dia menerangkan, pengajuan kandidat pengganti Sandiaga Uno sebagai Wagub DKI Jakarta adalah hak Gerindra dan PKS sebagai partai politik pendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam pilkada lalu.

    Dia menyatakan tidak tahu-menahu tentang pemasangan spanduk tersebut. “Kalau tidak sepakat, sebaiknya sampaikan kepada Gerindra dan PKS, bukan pasang spanduk begitu,” katanya.

    Seperti diketahui, pemilihan Wagub DKI Jakarta yang baru diwarnai polemik. Wakil Ketua DPRD DKI, yang juga Ketua Gerindra Jakarta, Muhammad Taufik, mengajukan diri sebagai calon setelah menolak kesepakatan yang pernah diberikannya kepada PKS.

    Baca:
    Rebutan Wagub DKI Jakarta, Ini Kesepakatan yang Ditolak Gerindra

    Kesepakatan itu adalah Gerindra memberikan kursi Wagub DKI Jakarta kepada PKS. Ini sebagai imbalan karena PKS setuju mendukung Sandiaga Uno, yang merupakan kader Gerindra, sebagai calon wakil presiden, mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

    Belakangan, PKS telah mengumumkan dua kandidat untuk Wagub DKI Jakarta yang baru. Keduanya adalah mantan Wakil Wali Kota Bekasi, juga mantan calon Wagub Jawa Barat, Ahmad Syaikhu, serta Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

    Baca:
    Calon Wagub DKI Jakarta dari PKS, Syaikhu: Insya Allah Siap

    Dua nama itu akan disodorkan PKS kepada Gerindra sebelum dibawa ke rapat DPRD DKI. Proses ini dimulai setelah Presiden Joko Widodo resmi menetapkan pengunduran diri Sandiaga Uno.

    Di sisi lain, saat ditemui di Balai Kota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Yani Wahyu mengatakan akan mencopot spanduk itu. “Seluruh spanduk yang ujaran kebencian dan hasutan kami bersihkan, semuanya," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.