Agung Yulianto Percaya Diri Jadi Calon Wagub DKI Jakarta

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

    Logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

    TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto percaya diri sebagai calon Wagub DKI Jakarta. Namanya disodorkan DPP PKS sebagai pengganti Sandiaga Uno bersama kader PKS lainnya yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi juga mantan calon Wagub Jawa Barat Ahmad Syaikhu.

    Baca berita sebelumnya:
    Jadi Cawagub DKI Jakarta, Agung Yulianto Langsung Bicara OK OCE

    Agung menerangkan latar belakangnya yang dianggap pantas untuk dipertimbangkan sebagai orang yang layak menduduki kursi Wagub DKI Jakarta. Dia adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan memiliki pengalaman di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Diharapkan bisa menjaga akuntabilitas, transparansi dan Good Corporate Governance,” katanya, Jumat 21 September 2018.

    Baca:
    Calon Wagub DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu: Insya Allah Siap

    Agung juga mengklaim dirinya pengusaha sukses, dan mampu memberdayakan masyarakat. Agung tercatat sebagai Direktur Utama PT Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI), perusahaan bisnis halal network di Indonesia yang fokus menyediakan produk-produk herbal sejak 2012.

    Dengan semua latar belakang dan pengalamannya itu,  Agung berharap dapat menjadi suksesor Sandiaga Uno dan mampu mendukung Gubernur Anies Baswedan. “Menjadi penerus keinginan dan program-program OKE OCE Bang Sandiaga Uno,” katanya.

    Baca juga:
    Spanduk Tolak Wagub DKI Jakarta dari PKS, Gerindra: Tidak Etis

    Nama Agung dan Syaikhu akan disodorkan PKS ke DPRD DKI Jakarta untuk dipilih secara voting. Namun, sebelum itu, harus ada keputusan dari Partai Gerindra sebagai sesama koalisi pendukung Anies-Sandiaga dalam pilkada lalu.

    Seperti diketahui, Ketua Gerindra Jakarta yang juga wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik, juga membidik posisi Wagub DKI Jakarta. Dia menolak kesepakatan memberi kursi itu kepada PKS.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.