Perebutan Wagub DKI, Lulung: Kalau Ada yang Ngotot, Libatkan KPK

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Memakai baju biru, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung memastikan bahwa dirinya akan pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam waktu dekat. Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Ahad, 17 Juni 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Memakai baju biru, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung memastikan bahwa dirinya akan pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam waktu dekat. Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Ahad, 17 Juni 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung mengimbau rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI disegerakan. Terlebih, jika sudah ada kandidat dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerinda, sebagai partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada pilkada DKI 2017.

    Baca: Spanduk Tolak Wagub DKI Jakarta dari PKS Terpasang di Kebon Sirih

    "Sudahlah, kawan-kawan harus ingat bahwa gubernur memang harus ada pendamping," kata Lulung di lantai 9 gedung DPRD DKI, Jumat, 21 September 2018.

    Dari kubu PKS, dua nama telah diumumkan untuk menjadi calon pengganti Sandiaga Uno, yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto.

    Presiden PKS Sohibul Iman dalam beberapa kesempatan mengaku partainya berhak atas kursi Wakil Gubernur DKI karena telah merelakan kursi calon wakil presiden kepada Sandiaga Uno. Sohibul mengklaim bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah berkomitmen atas barter itu.

    Namun, klaim Sohibul dibantah oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik. Selain menuding barter itu hanya keinginan PKS, Taufik juga mengajukan dirinya sebagai kandidat Wakil Gubernur DKI. Dia mengatakan pengurus DPD telah merestui keinginannya. “Ya sudah jangan takut lah PKS bertanding di DPRD. Belum tentu saya menang juga,” kata Taufik.

    Menurut Lulung, makin lama pemilihan dilakukan, akan makin menghambat kinerja pemerintahan. Calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional itu pun merasa heran, bila ada pihak yang ngotot menolak calon yang sudah disepakati partai pengusung.

    Baca: Wagub DKI Jakarta, Anies Baswedan Akan Pilih Ahmad Syaikhu?

    "Kalau ngotot, misalkan sudah ada kesepakatan dari masing-masing partai pengusung, mau apalagi? Ada dua misalkan, ditolak terus, maka saya minta KPK monitor, karena ada konspirasi pragmatis di situ," kata Lulung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.