Berkas Pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail Diserahkan ke Kejaksaan

Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dimintai keterangan oleh wartawan seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pelebaran jalan, di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Politikus PKS itu diperiksa selama 13 jam. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Depok - Polisi telah merampungkan pemeriksaan terhadap Nur Mahmudi Ismail terkait dugaan korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Cimanggis, Kota Depok. Berkas pemeriksaan pun sudah diserahkan ke kejaksaan pada Jumat lalu. “Kini tinggal tunggu kejaksaan meneliti, apakah sudah lengkap atau ada yang kurang," kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Depok Komisaris Bintoro, Senin, 24 September 2018.

Baca: Nur Mahmudi Ismail Tersangka Korupsi, Polisi Punya 2 Alat Bukti

Dugaan korupsi ini terjadi pada 2015 saat Nur Mahmudi masih menjabat sebagai Wali Kota Depok.  Selain Nur Mahmudi, polisi juga menetapkan mantan Sekretaris Kota Depok Harry Prihanto sebagai tersangka. Dalam perkara ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 10, 7 miliar.

Sebelumnya, Kepala Polres Depok Komisaris Besar Didik Sugiarto mengatakan pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka itu seharusnya digarap oleh pengembang apartemen Green Lake View. Jalan yang semula lebarnya hanya 5 meter ditambah menjadi 14 meter.

Untuk pelebaran jalan itu, Nur Mahmudi telah mengeluarkan surat izin kepada pengembang pada 2012. Anehnya, pada 2013, Nur Mahmudi justru mengajukan anggaran untuk proyek yang sama sebesar Rp 10,7 miliar. Proyek yang seharusnya dikerjakan 2015 itu hingga saat ini belum digarap sama sekali.

Penyidik memeriksa Harry Prihanto sebagai tersangka pada 12 September 2018. Sedangkan pemeriksaan terhadap Nur Mahmudi Ismail digelar sehari kemudian.






Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?

6 jam lalu

Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?

Setiap tahun Transparency International merilis laporan indeks persepsi korupsi (IPK). Lalu, apa itu indeks persepsi korupsi?


Stok Langka, Pedagang di Depok Jual Minyakita di Atas HET

21 jam lalu

Stok Langka, Pedagang di Depok Jual Minyakita di Atas HET

Sejumlah pedagang di Depok terpaksa menjual Minyakita di atas Rp14 ribu karena pasokannya kian langka


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

2 hari lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Ukraina Geledah Rumah Miliarder Terpandang dalam Penumpasan Korupsi

2 hari lalu

Ukraina Geledah Rumah Miliarder Terpandang dalam Penumpasan Korupsi

Penggeledahan juga dilakukan di rumah mantan menteri dalam negeri yang juga dituduh terlibat kasus korupsi.


Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

2 hari lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persekongkolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


GP Ansor Depok Tancap Gas, Kirim Kader ke Peringatan 1 Abad NU dan Konsolidasi

3 hari lalu

GP Ansor Depok Tancap Gas, Kirim Kader ke Peringatan 1 Abad NU dan Konsolidasi

Ketua Gerakan Pemuda atau GP Ansor Kota Depok, Muhammad Kahfi mengatakan langsung tancap gas mengerjakan program strategis.


Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

3 hari lalu

Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

Berita terkini kanal Metro Tempo.co membahas soal kampung susun peninggalan Anies Baswedan hingga update pengusutan kasus mahasiswa UI.


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

3 hari lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

3 hari lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.