Gerindra Belum Beri Lampu Hijau Muhammad Taufik Calon Wagub DKI

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK

    TEMPO.CO, Jakarta - DPP Partai Gerindra belum memberikan lampu hijau kepada Muhammad Taufik untuk maju sebagai calon Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta yang saat ini lowong.

    Anggota DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif, mengatakan DPP baru akan menggelar konsultasi terkait pengusungan Taufik untuk calon Wagub DKI. "Belum. Kita akan melakukan konsultasi," kata Syarif ketika dihubungi Tempo pada Selssa, 25 September 2018.

    Baca : Klaim Calon Wagub DKI, Muhammad Taufik Sebut Prabowo Tersenyum

    Syarif mengatakan, DPD Gerindra DKI memang telah menyetujui Taufik untuk diajukan sebagai calon Wakil Gubernur DKI melalui rapat pimpinan pada Jumat, 21 September 2018 lalu.

    Menurut Syarif, konsultasi DPP Gerindra terkait cawagub DKI baru akan digelar pekan depan.

    Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengklaim berhasil meyakinkan Ketua Umumnya, Prabowo Subianto bahwa dirinya akan menang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI.

    Simak juga :

    Jadi Calon Wagub DKI? Sara Djojohadikusumo: Biar Ada Emak-Emak

    Tiga Pelanggaran Pengemudi Perempuan Penerobos Konvoi Jokowi

    "Saya mesti yakini kalau saya maju Insyaallah bisa menang. Kan mesti yakini begini sama pemimpin. Kalau pemimpin nanya, kalau lu maju menang gak? Saya yakin menang," kata Muhammad Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 24 September 2018.

    Namun Syarif tidak mengetahui soal klaim tersebut oleh Muhammad Taufik soal pengusungan dalam pemilihan Wagub DKI menggantikan Sandiaga Uno itu. Menurutnya, itu hanya komunikasi antara Taufik dengan Prabowo.

    NADA ZEITALINI | YUSUF MANURUNG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.