Cerita Rizieq Shihab Tiga Kali Dicekal Imigrasi Arab Saudi

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Rizieq Shihab. REUTERS/Beawiharta

    Rizieq Shihab. REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Damai Hari Lubis mengatakan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berupaya keluar dari Arab Saudi. Upayanya keluar dari Arab Saudi sebanyak dua kali itu hendak ke Malaysia untuk menuntaskan disertasinya.

    Baca juga: FPI Adukan Dugaan Pencekalan Rizieq Shihab ke DPR

    Namun, pihak imigrasi di Bandara Arab Saudi menolak keberangkatan Rizieq Shihab. Menurut Damai, Rizieq Shihab hendak berangkat ke Malaysia bersama istri dan empat anaknya.

    "Tapi ternyata dari enam orang yang boleh berangkat cuma lima," kata Damai saat dihubungi Tempo, Rabu, 26 September 2018.

    Damai berujar,pihak  imigrasi Bandara Arab Saudi tak menjelaskan alasan pencekalan itu. Nama Rizieq Shihab memang tak diterima untuk keluar dari Arab Saudi.

    Menurut Damai, Rizieq mencoba keluar dari Arab Saudi sebanyak tiga kali. Pertama ke Malaysia untuk urusan disertasi. Kedua, menghadiri peringatan milad FPI ke-20 pada Ahad, 19 Agustus 2018.

    Ketiga ke Malaysia juga untuk menyelesaikan disertasinya. "Yang terakhir beliau yakin dan tetap mencoba," ujar Damai.

    Baca juga: Dua Akun Ini yang Dianggap Menghina Pimpinan FPI Rizieq Shihab

    Sekretaris Jenderal Koordinator Pelaporan Bela Islam Novel Bamukmin mengatakan, Rizieq Shihab dicekal imigrasi Arab Saudi sejak Juli 2018. Hingga kini, belum ada kejelasan alasan pencekalan tersebut.

    Karena itulah, sebanyak 15 perwakilan GNPF menemui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon pada Selasa, 25 September 2018. Mereka mengadu dan meminta penjelasan pencekalan Rizieq Shihab.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.