Anies Baswedan Dapat Penghargaan dari IGI untuk Kurikulum 2013

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima penghargaan Bapak Peningkatan Kompetensi Guru Indonesia dari IGI di JCC, Jakarta Pusat, Kamis, 27 September 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima penghargaan Bapak Peningkatan Kompetensi Guru Indonesia dari IGI di JCC, Jakarta Pusat, Kamis, 27 September 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima penghargaan dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 September 2018. IGI menjuluki Anies sebagai "Bapak Peningkatan Kompetensi Guru Indonesia".

    IGI menilai Anies telah berjasa di dunia pendidikan, terutama terkait dengan profesi guru. Saat masih menjadi Menteri Pendidikan, Anies telah mengesahkan kurikulum pendidikan 2013. Kurikulum ini masih digunakan hingga sekarang di sekolah-sekolah di Indonesia. 

    Dikutip dari laman resmi igi.or.id, IGI merupakan organisasi profesi guru yang didirikan berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. IGI terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM melalui SK Depkumham Nomor: AHU-125.AH.01.06.

    Baca: Istri Jadi Bunda PAUD, Anies Baswedan Kasih Hibah Rp 63 Miliar

    Tutang Darmadi, guru di Buniwangi Kalibunder, Sukabumi, Jawa Barat, mengatakan dengan menerapkan kurikulum 2013 murid menjadi lebih aktif dalam belajar. "Kalau di kurikulum sebelumnya murid pasif, guru yang aktif," ujar Tutang. 

    Anies Baswedan memberi apresiasi atas penghargaan itu. Dia berharap para guru di Indonesia dapat menjadi inspirasi dan penggerak bagi para murid didiknya. Jika fungsi itu bisa dijalankan, Anies yakin peran guru tidak akan digantikan oleh teknologi. "Jangan jadi guru mekanik, yang kerjanya cuma ganti slide (power point)," ujar mantan Menteri Pendidikan itu. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.