Senin, 10 Desember 2018

Izin Reklamasi, Anies Baswedan Tak Akan Utak Atik Pulau N

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas di Pulau N, New Priok Container Terminal One (NPCT1) buatan PT Pelindo II. Pulau dan pemukiman warga dipisahkan laut yang bisa ditempuh dengan waktu sekitar setengah jam. Tempo/Rezki Alvionitasari

    Aktivitas di Pulau N, New Priok Container Terminal One (NPCT1) buatan PT Pelindo II. Pulau dan pemukiman warga dipisahkan laut yang bisa ditempuh dengan waktu sekitar setengah jam. Tempo/Rezki Alvionitasari

    TEMPO.CO, JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencabut izin reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta. Tersisa kini izin empat pulau yang sedang dikaji ulang pemanfaatannya dalam pembahasan Raperda Reklamasi.

    Baca: Izin Reklamasi 2 Pulau Dicabut, Agung Podomoro Masih Ada Pulau G

    Di antara empat izin pulau reklamasi yang tak disentuh Anies Baswedan itu adalah Pulau N. Izin reklamasi pulau seluas 411 hektare tersebut dimiliki PT Pelindo II. Alasannya, izin reklamasi Pulau N tak diterbitkan Gubernur DKI Jakarta.

    "Itu kewenangan pemerintah pusat," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Kamis 27 September 2018.

    Baca:
    Cerita Nelayan Menanti Gebrakan Anies Baswedan Berikutnya Soal Reklamasi

    Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Shanti Puruhita mengatakan di Pulau N saat ini memasuki tahap persiapan pembangunan Container Terminal 2 dan 3 serta Product Terminal 1 dan 2 yang merupakan kelanjutan dari proyek New Priok Port.

    Adapun Container Terminal 1 sudah beroperasi sejak 2016 dan total arus peti kemasnya (throughput) sudah mencapai 1 juta TEUs. "Seluruh perizinan termasuk AMDAL juga telah terpenuhi," kata dia.

    Baca:

    Anies Baswedan Cabut Izin 13 Pulau Reklamasi, Bagaimana 4 Sisanya?

    Terhadap tiga izin pulau reklamasi lainnya yakni C, D, dan G, Anies Baswedan menegaskan pemanfaatan sepenuhnya dikendalikan Pemerintah DKI Jakarta. "Kami taat prosedur, pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang dan rencana wilayah di Jakarta," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kementerian Kominfo Memblokir Situs-Situs dengan Konten Radikal

    Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memblokir 230 situs dan menghapus ribuan konten radikal dari berbagai platform.