Pembagian kewajiban itu dibahas dalam rapat antara Pemerintah DKI Jakarta yang juga dihadiri Ahok, sapaan Basuki, dan perwakilan pengembang pada 18 Maret 2014. Berikut kewajiban pengembang yang sudah disepakati pengembang dan Pemerintah DKI Jakarta berdasarkan berita acara rapat itu dan statusnya kini
>> PT Jakarta Propertindo, Pulau F, Luas: 190 hektare
- Pembangunan rumah pompa (persiapan)
- Pengadaan pompa untuk Kali Kamal (persiapan)
- Revitalisasi Waduk Pluit (sudah dilaksanakan)
- Pembangunan 400 unit dan revitalisasi di Rusun Muara Angke (persiapan)
- Pembangunan tanggul baru NCICD (koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum)
Baca:
Izin Reklamasi Dicabut, Agung Podomoro Tunggu Arahan Soal Pulau G
Petugas Satpol PP membantu warga Kalijodo mengangkat barang-barang mereka ke dalam Rusun Marunda, Jakarta, 22 Februari 2016. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
>> PT Muara Wisesa Samudra (Agung Podomoro Land), Pulau G, Luas: 161 hektare
- Pembangunan rumah pompa dan fasilitasnya (persiapan)
- Pengadaan pompa Kali Angke (persiapan)
- Pembangunan empat blok (320 unit) Rusun Daan Mogot (sedang berjalan)
- Revitalisasi Dermaga Muara Angke (persiapan)
- Boulevard Pluit (persiapan)
- Furnitur dan revitalisasi Rusun Marunda (sudah dilaksanakan)
- Pembangunan tanggul baru NCICD (koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum)
>> PT Taman Harapan Indah, Pulau H, Luas: 63 hektare
- Pembangunan rumah pompa (persiapan)
- Pengadaan pompa Kali Karang (persiapan)
- Pembangunan rusunawa dua blok (160 unit) di lahan milik Pemerintah DKI Jakarta (persiapan)
- Pembangunan tanggul baru NCICD (koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum)
>> PT Jaladri Kartika Pakci, Pulau I, Luas: 202,5 hektare
- Pembangunan rumah pompa dan fasilitasnya (persiapan)
- Pengadaan pompa Kali Marina (persiapan)
- Peninggian tanggul Kali Sentiong (sedang berjalan)
- Pembangunan empat blok (400 unit) di Rusun Muara Baru (sedang berjalan)
- Pembangunan Balai Kesehatan Masyarakat Penjaringan (sedang berjalan)
- Pembangunan tanggul baru NCICD (koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum).