Ridwan Kamil Janji Atasi Pencemaran di Kali Bekasi

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menunjukkan aliran air yang dipenuhi limbah busa di Sungai Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 3 September 2018. ANTARA/Risky Andrianto

    Warga menunjukkan aliran air yang dipenuhi limbah busa di Sungai Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 3 September 2018. ANTARA/Risky Andrianto

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berjanji untuk menangani pencemaran di Kali Bekasi. Ia berencana berkoordinasi dengan Wali Kota agas masalah ini tuntas. “Saya paham. Pokoknya sekarang mah, saya tugasnya jadi keranjang masalah. Silahkan kirim surat. Kalau isunya antar wilayah saya selesaikan,” kata dia di Bandung, Jumat, 28 September 2018.

    Baca: Air Kali Bekasi Hari Ini Menghitam dan Berbau Menyengat, Kenapa?

    Pemerintah Kota Bekasi menyatakan tidak sanggup mengatasi pencemaran Kali Bekasi. Sebab hulu sungai berada di Kabupaten Bogor sehingga mereka tidak memiliki wewenang untuk menanganinya.

    Untuk itu Wali Kota Bekasi melayangkan surat kepada gubernur agar bisa mengintervensi pemerintah Kabupaten Bogor. "Karena yang bisa melakukan itu adalah (pemerintah) provinsi," kata Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Sugiono.

    Air Kali Bekasi belakangan ini menjadi hitam dan berbau tak sedap. Menurut Sugiono, sumber pencemaran adalah endapan lumpur yang naik ke permukaan dari Kali Cileungsi di Kabupaten Bogor. "Secara umum, kondisi Kali Bekasi karena imbas Cileungsi," katanya.

    Dari hasil penelusuran diketahui, limbah berbahaya sudah terdeteksi sejak wilayah Bantargebang yang menjadi perbatasan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor.

    Baca: Kali Bekasi Bau Seperti Kali Item, PDAM Stop Pasokan Air 

    Akibat pencemaran itu kualitas air Kali Bekasi menjadi buruk sehingga produksi air bersih di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot terganggu. Sedikitnya 51 ribu rumah tangga di Bekasi Utara, Bekasi Barat, dan Medansatria tak mendapat pasokan air bersih karena limbah tidak bisa di urai.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.