TEMPO.CO, Bekasi - Kepala Bagian Humas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Sayekti Rubiah mengatakan pihaknya menggandeng kepolisian untuk menekan praktik caloan pembuatan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Bekasi.
Baca juga: Kartu Sehat Berbasis NIK Kota Bekasi Kian Kuat dengan Perda
Menurut dia, sejumlah warga luar daerah seperti dari Kabupaten Bekasi, DKI Jakarta, Tangerang, serta Bogor, ditemukan berupaya pindah domisili mendapatkan layanan kesehatan gratis dengan mengurus Kartu Sehat.
"Ada calo yang mengarahkan jika ingin mendapatkan layanan kesehatan gratis agar pindah domisili lalu membuat kartu sehat," kata Sayekti, Senin, 1 Oktober 2018.
Menurut Sayekti, berobat gratis membuat para calo bergentayangan. Indikasinya, kata Sayekti, belum lama ini ditemukan warga asal Kabupaten Bekasi berniat pindah kartu keluarga ketika sedang sakit.
Ada juga warga dengan administrasi kependudukan tercatat sebagai warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina ditawari calo untuk menggunakan Kartu Sehat milik Pemerintah Kota Bekasi.
"Ini tentu menyalahi aturan, kami mengimbau agar masyarakat tidak tergiur oleh praktik-praktik percaloan," ujar Sayekti. Karena perpindahan status domisili ke Kota Bekasi, kata dia, tidak secara langsung mendapatkan Kartu Sehat dari pemerintah setempat. Soalnya, data yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu.
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Jamus Rosidi mengatakan, instansinya tak bisa memilah-milah pencetakan Kartu Sehat. "Selama ada pengajuan dan memenuhi persyarakat akan kami cetak," kata dia.
Ia mengatakan, syarat utama untuk mendapatkan Kartu Sehat adalah penduduk dengan identitas Kota Bekasi. Pengajuannya bisa melalui pos pelayanan pembuatan di Pendopo Wali Kota Bekasi atau melalui kantor kelurahan dan kecamatan.
Karena itu, kata dia, jika ada warga dari luar daerah lalu pindah ke Kota Bekasi, meskipun baru sepekan, jika mengajukan permohonan kartu sehat maka akan diberikan.
Layanan kesehatan gratis menggunakan Kartu Sehat berbasis NIK di Kota Bekasi banyak dilirik masyarakat dari luar daerah. Pemerintah Kota Bekasi mulai menemukan praktik percaloan untuk memperoleh kartu berobat ke semua rumah sakit.
Seorang warga Bintaro, Tangerang, yang tinggal di Kota Bekasi, berinisial B berencana pindah domisili untuk mendapatkan Kartu Sehat berbasis NIK. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di rumah sakit di Kota Bekasi.
"Anak saya direkomendasikan disunat, karena menderita infeksi saluran kencing," kata B ketika berbincang dengan Tempo pada Senin, 1 Oktober 2018.
Ibu rumah tangga satu anak ini sejak menikah, administrasi kependudukannya ikut suaminya. Ia baru tinggal di Kota Bekasi sejak dua tahun lalu setelah membeli rumah di kawasan Mustikajaya, Kota Bekasi. "Sampai sekarang kartu keluarga saya Bintaro," kata dia.
Baca juga: Kota Bekasi Hentikan Pencetakan Kartu Sehat, Ini Alasannya
Setelah anaknya divonis menderita saluran infeksi kencing, dokter merekomendasikan disunat meskipun usai anaknya masih dua tahun. Selain sunat, langkah lain yaitu dioperasi oleh dokter bedah. "Kalau ke dokter bedah biayanya mahal sampai Rp 13 juta," kata dia.
Karena itu, ia berniat untuk pindah domisili lalu mengurus Kartu Sehat ke Pemerintah Kota Bekasi. Soalnya, menggunakan kartu tersebut semua biaya di rumah sakit ditanggung pemerintah. "Rencananya mulai minggu depan mengurus pindah domisili," kata dia.
