ICW Sebut Rumah DP Nol Rupiah Berpotensi Jadi Kerugian Negara

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rumah contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018 . Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan batal menghadiri Groundbreaking rumah ini karena belum ada sinkronisasi skema harga. TEMPO/Tony Hartawan

    Rumah contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018 . Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan batal menghadiri Groundbreaking rumah ini karena belum ada sinkronisasi skema harga. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempersoalkan dana talangan uang muka program rumah DP nol rupiah yang disiapkan pemerintah DKI Jakarta. ICW mengatakan program itu berpotensi menimbulkan kerugian negara.

    Baca: Proyek DP Nol Rupiah Dihambat DPRD, Anies Baswedan Menuduh Balik

    Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan pemerintah daerah dilarang memberi dana talangan berstatus pinjaman.

    “Bagaimana pemerintah DKI bisa menggaransi pinjaman berjangka 15-20 tahun itu akan dikembalikan?" kata Firdaus, Selasa 2 Oktober 2018.

    Firdaus menyoroti pengalokasian dana Rp 717 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2018 untuk program DP nol rupiah.

    Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Melly Budiastuti menyatakan sekitar Rp 160 miliar akan dipakai untuk menalangi 20 persen uang muka rumah DP nol rupiah. Sisanya untuk pembiayaan kredit rumah murah dan pembebasan lahan. Dana talangan itu harus dikembalikan bersama cicilan kredit rumah.

    Menurut Firdaus, pemerintah daerah tak diperkenankan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Sebab, tugas pemerintah hanya memberikan kemudahan pelayanan.

    Kalau pun mau membantu masyarakat memiliki hunian yang layak, pemerintah daerah bisa memberikan dana hibah. Adapun urusan utang-piutang, kata dia, seharusnya diserahkan ke mekanisme perbankan.

    Firdaus merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Lebih jauh, dalam ayat 2 diterangkan bahwa pendapatan daerah (dalam APBD) atau aset milik daerah tidak bisa dijadikan jaminan pinjaman.

    Di samping menabrak aturan, menurut Firdaus, dana talangan berupa pinjaman berpotensi menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Antara lain, pinjaman tersebut rawan menjadi kredit macet. Apalagi program rumah DP nol rupiah berangkat dari janji politik Anies Baswedan  dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun lalu.

    "Karena janji politik, setelah lima tahun (jabatan gubernur) selesai, bisa jadi kredit macet semua," ucap Firdaus. “Itu akan jadi kerugian negara.”

    Firdaus tak mempersoalkan bila uang muka rumah DP nol rupiah ditalangi Bank DKI sebagai lembaga pemberi pinjaman.

    Melly menolak menanggapi penilaian ICW itu. "Saya belum mau komen terkait masalah itu," ucap dia.

    Melly menunggu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan peraturan gubernur tentang program rumah DP nol rupiah itu.

    Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Santoso, menilai pengalokasian anggaran untuk talangan uang muka rumah DP nol rupiah itu prematur. Dia mengklaim rencana pemerintah belum dibicarakan dengan Dewan. "Kami perlu banyak waktu untuk membedah regulasi apakah itu dibenarkan atau tidak," ujar dia.

    Baca: Anggaran LRT dan DP Nol Rupiah Jakpro Terancam Dicoret DPRD DKI

    Pekan depan, Santoso menambahkan, Komisi Keuangan DPRD DKI akan meminta penjelasan kepada Dinas Perumahan. Dewan terutama akan mempertanyakan dasar hukum pemberian dana talangan berupa pinjaman itu. “Kami juga akan meminta pendapat Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar dia. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Misteri Paparan Radiasi Cesium 137 di Serpong

    Bapeten melakukan investigasi untuk mengetahui asal muasal Cesium 137 yang ditemukan di Serpong. Ini berbagai fakta soal bahan dengan radioaktif itu.