Rabu, 19 Desember 2018

Kata Wali Kota Depok Soal Stop Izin Apartemen Baru di Margonda

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Apartemen Margonda Residence 2 Kota Depok , Jumat 24 Agustus 2018. Tempo/Irsyan Hasyim

    Apartemen Margonda Residence 2 Kota Depok , Jumat 24 Agustus 2018. Tempo/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Depok - Wali Kota Depok Muhammad Idris menyampaikan bahwa telah melakukan moratorium bagi izin pembangunan apartemen di kawasan sepanjang Jalan Margonda, Depok.

    Moratorium ini dilakukan sambil menunggu revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok. “(Pembahasan Raperda RTRW) Tahun 2020” ujar Idris di Jalan Margonda Depok Kamis 4 Oktober 2018.

    Baca : Gempa Bumi, Ini yang Harus Dilakukan Jika Tinggal di Apartemen

    Menurut Muhammad Idris telah dibentuk juga tim penataan bangunan Kota Depok yang terdiri dari pakar dan akademisi. Pembentukan tim berdasarkan amanat peraturan pemerintah. 

    “Mereka nanti yang akan melihat dan merekomendasi apakah margonda ini masih layak dibangun apartemen atau bagaimana.”
     
    Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Depok 2012-2032 disebutkan bahwa Margonda menjadi kawasan strategis kota.

    Kawasan strategis dari sudut ekonomi yang merupakan pusat perdagangan dan jasa skala kota dan regional. Wilayah Margonda meliputi Kelurahan Depok JayaKelurahan Kemiri Muka Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Depok.

     
    Selain itu pengembangan Kawasan Margonda meliputi penataan bangunan dan lingkungan; pengembangan kawasan sekitar stasiun/terminal dengan konsep transit oriented development (TOD); penataan pedagang kaki lima; peningkatan ruang terbuka hijau dan sekitar kawasan; mempertahankan fungsi kawasan sebagai pusat perekonomian; peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan kawasan.
    Data yang didapatkan oleh Tempo penerbitan izin terakhir untuk apartemen diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Perum Perumnas pada tanggal 27 Agustus 2018.

    Izin mendirikan bangunan diberikan untuk Rumah Susun Pondok Cina sebagai hunian apartemen Transit Oriented Development (TOD), dengan nomor 640/2504/IMB/DPMPTSP/2018. Perumnas membayar retribusi sebesar Rp 2,582 miliar kepada Pemerintah Kota Depok.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Baru OK Otrip, Jak Lingko Beroperasi 1 Oktober 2018

    Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan transportasi massal terintegrasi, Jak Lingko pada 1 Oktober 2018. Jak Lingko adalah rebranding OK Otrip.