Rabu, 19 Desember 2018

Pemerintah Minta Waktu untuk Rehabilitasi Pasca Gempa Palu

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara kondisi kota Palu pascagempa dengan magnitudo 7,4 SR, Sabtu, 29 September 2018. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan jumlah korban di Kota Palu yang meninggal dunia 384 orang, dan terluka 540 orang. ANTARA/BNPB

    Foto udara kondisi kota Palu pascagempa dengan magnitudo 7,4 SR, Sabtu, 29 September 2018. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan jumlah korban di Kota Palu yang meninggal dunia 384 orang, dan terluka 540 orang. ANTARA/BNPB

    TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah minta waktu untuk bisa menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Gempa Palu. Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan sekitarnya juga dipastikan butuh dana yang sangat besar.

    Baca:
    Kampus Dilumat Gempa, Mahasiswa Palu Bisa 'Sit in' di UI Depok

    “Mungkin contoh bencana terbesar yakni Aceh, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sana butuh lebih dari lima tahun untuk bisa kembali berjalan hingga normal,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

    Bambang menyampaikan itu usai membuka seminar Agro-Maritim di IPB International Convention Center, Bogor, Kamis 4 Oktober 2018. Menurutnya, butuh waktu cukup lama dan dana cukup besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena bencana.

    Baca:
    IPB Janjikan Mahasiswa Korban Gempa Palu Beasiswa

    Itu, Bambang menambahkan, berlaku pula di Palu dan Donggala. “Sampai saat ini kami belum hitung berapa besar kerugian akibat bencana ini, bahkan memerlukan berapa besar anggaran untuk perbaikan (belum dihitung), karena kami masih fokus tanggap bencana untuk para korban,” kata dia.

    Rencananya, Bambang menuturkan, pembahasan rehabilitasi dan konstruksi pasca Gempa Palu akan langsung dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, “Yang harus diperhatikan secara serius pasca rekonstruksi ini harus bisa mendeteksi kondisi bencana jika memang tidak bisa dihindari,” kata Bambang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Baru OK Otrip, Jak Lingko Beroperasi 1 Oktober 2018

    Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan transportasi massal terintegrasi, Jak Lingko pada 1 Oktober 2018. Jak Lingko adalah rebranding OK Otrip.